RADARTUBAN- Dulu, bangsa ini sangat disegani karena dipimpin oleh orang-orang dengan kapasitas intelektual di atas rata-rata. Namun, belakangan ini kita melihat Indonesia semakin jauh di persimpangan tradisi berpikir. Isi pidato para pejabat seperti mikrofon rusak. Nirsubstansi dan miskin logika.
Tanda-tanda Indonesia semakin jauh di persimpangan intelektual ini sebenarnya sudah bisa kita rasakan sejak sepuluh tahun terakhir. Tepatnya saat Jokowi terpilih menjadi presiden untuk yang pertama. Selama dua periode menjadi presiden, setiap yang diucapkan teramat sangat minim mewakili tradisi berpikir secara intelektual.
Jika Anda ragu dengan apa yang saya ungkapkan, coba putar ulang pidato-pidato Jokowi selama sepuluh tahun menjadi presiden. Satu hal yang bisa dengan mudah kita gambarkan adalah gersang. Setiap diksi, kata, dan kalimat yang diucapkan, rasa-rasanya jauh dari pola pikir intelektual.
Dan itulah sebabnya, kita jarang sekali mendapat insight atau pengetahuan baru dari isi pidato Jokowi. Beda ketika mendengar pidato seseorang pemimpin yang memiliki tradisi intelektual.
Gus Dur, misalnya, meski pidato-pidatonya terdengar sederhana, namun bangsa ini seakan terasuh oleh intelektualitasnya. Bahkan, humornya saja merepresentasikan kecerdasan.
Lain Gus Dur, lain SBY. Namun, keduanya sama-sama merepresentasikan kecerdasan seorang pemimpin. Jika kecerdasan Gus Dur dibalut dengan humor, SBY dibalut dengan wibawa. Gaya bahasanya terstruktur, metodis, empatis, dan penuh dengan kehati-hatian. Dan tidak kalah ikonik, adalah bahasa tubuhnya.
Sekalipun tidak menggunakan teks, pidatonya tidak pernah lepas dari konteks. Lancar, berwibawa, sistematis, dan total. Dan meskipun sering menggunakan bahasa Inggris dan singkatan, tapi meninggalkan kesan yang membumi. Hal ini menandakan betapa cakapnya dia memainkan peran sebagai seorang pemimpin dan orator ulung.
Dan satu hal yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya, adalah sosok negarawan tulen dengan gaya pidato klasik, tapi padat dan berisi. Kita sebagai rakyat pun merasa bangga memiliki sosok pemimpin yang merepresentasikan kecerdasan.
Saya bukan orang dengan tradisi intelektual yang kuat. Namun, saya terus membiasakan diri untuk membaca. Dan orang yang terbiasa membaca buku memiliki intuisi dalam menangkap pembicaraan seseorang. Sulit dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Itulah alasan kenapa Rocky Gerung bisa dengan sangat mudah bisa membaca setiap fenomena yang terjadi, khususnya politik.
Minimnya tradisi intelektual di periode kepemimpinan Jokowi semakin terafirmasi dengan jawaban tegas Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi di salah satu acara yang mengatakan bahwa dirinya tidak suka membaca. Bahkan, anak muda yang kini menjadi wakil presiden berkat “pamannya”, itu dengan jujur mengatakan bahwa di dalam keluarganya tidak ada tradisi baca buku.
Alhasil, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Setiap isi pidato dan jawaban yang diucapkan Gibran hampir sama dengan bapaknya. Jauh dari tradisi intelektual. Alih-alih dapat dipahami, antara jawaban dan pertanyaan pun sering tidak nyambung. Singkat, padat, dan tidak berisi.
Halah, yang penting kan bisa kerja? Betul, kerbau juga bisa kerja. Jika sama-sama yang penting bisa kerja, lalu apa bedanya manusia dengan kerbau.
Dalam lintasan sejarah yang panjang, bangsa ini lahir dari tradisi intelektual yang terus dipupuk. Dan Sukarno-Hatta adalah fondasi tradisi berpikir bangsa ini. Keduanya pembaca buku yang baik dan penulis yang konsisten. Presiden dan wakil presiden pertama Indonesia yang menjunjung tinggi tradisi intelektual.
Baik Sukarno maupun Hatta adalah dua sosok manusia-manusia ide. Gemar membaca, berdiskusi, lalu menuangkannya dalam sebuah gagasan tentang Indonesia. Indonesia yang disegani oleh negara lain, dan Indonesia yang menjadi harapan bersama, bukan harapan individu atau sebagian kelompok.
Bahkan, konon, demi merawat tradisi intelektual, Hatta lebih sedih kehilangan buku daripada kehilangan jabatan. Hal ini menandaskan bahwa para perintis kemerdekaan bangsa ini lebih mengedepankan intelektualitas ketimbang urusan politik (kebalikan pemimpin hari ini). Itulah sebabnya Indonesia di masa lalu sangat disegani oleh bangsa lain. Bukan karena super powernya Indonesia, tapi karena kecerdasan pemimpinnya saat berdiplomasi di panggung dunia.
Sederhananya, orang miskin segan dengan orang kaya, orang kaya segan dengan orang berilmu. Dan pemimpin Indonesia pernah disegani karena kecerdasannya.
Lalu, bagaimana dengan sekarang?
Alih-alih disegani, tidak dihina dan dilecehkan di panggung internasional saja sudah syukur. Dan apesnya, setelah sepuluh tahun diasuh Jokowi tanpa tradisi literasi, kini diasuh seorang presiden yang malah membenci intelektualitas. Para akademisi, bahkan profesor yang mengkritik pemerintah bukan lagi teman diskusi, melainkan dianggap sebagai musuh negara.
Padahal, dulu, saya termasuk orang yang meyakini bahwa Prabowo adalah pembaca yang baik. Namun, semenjak menjadi presiden dan seringnya blunder saat berpidato, atau lebih tepatnya nggloyor, tesis saya terhadap Prabowo akhirnya batal. Sebab, pembaca yang baik tidak ngawaur saat berbicara dan tidak antikritik.
Satu di antara ciri pembaca yang baik adalah rendah hati pada kritik. Sebab, semakin banyak membaca, semakin sadar bahwa dirinya belum banyak tahu. Sebaliknya, orang yang jarang membaca, atau lebih tepatnya bukan pembaca yang baik (sebab yang dibaca laporan pencitraan dan hasil survei elektabilitas) sering kali merasa dirinya maha tahu sehingga tidak lagi membutuhkan saran, apalagi kritik. Sedikit kuasa membuatnya mabuk. Sedikit jabatan membuatnya merasa lebih tinggi daripada akal sehat.
Membaca, terlebih sastra, melatih manusia menjadi lebih manusiawi. Puisi, misalnya, mengajari empati. Novel mengajari melihat hidup dari mata orang lain. Esai mengajari keberanian berpikir. Tanpa sastra, politik mudah berubah menjadi sekadar teriakan: Hidup Jokowi…!!! Dan tanpa intelektualitas, kekuasaan mudah berubah menjadi kesembronoan.
Dan itu semua bisa kita lihat dan rasakan pada konteks politik kiwari ini. Presiden berpidato seperti orang kalah kaplek, dan menterinya sibuk pencitraan demi tetap berada di lingkaran kekuasaan.
Dan sialnya, pola pikir nirintelektualitas malah dipandang merakyat. Ketika ada pilihan bahasa yang lebih elegan dan memberikan insight kepada rakyat soal rupiah melemah—misalnya, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mencintai produk-produk dalam negeri dan berdikari sebagai bangsa yang mandiri sehingga tidak bergantung terhadap dolar, seorang presiden malah memilih frasa: orang desa tidak pakai dolar.
Wabakdu, jika penguasa telah menjauhkan diri dari tradisi intelektualitas, maka yang tersisa hanya kegaduhan politik. Dan setelah itu tinggal menunggu waktu kehilangan arah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni