RADARTUBAN- Dear, Pak Prabowo yang merasa katanya oleh pasukan raksasa kincir angin.
Seperti pidato Pak Prabowo yang tanpa fufufafa, eh maksudnya fafifu. Dalam surat terbuka ini, saya juga tidak ingin fafifu, Pak. Tapi langsung saja pada intinya.
Pak, meski Anda tidak pernah mengakui, saya paham, Bapak ingin menduplikasi pola kepemimpinan Pak Harto dan gaya pidato Bung Karno dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, saya menyarankan, stop Pak, jangan diteruskan. Bukannya tidak boleh, toh saya juga tidak memiliki hak untuk melarang. Namun, lebih baik sadar diri daripada menjadi tidak keruan.
Asal bapak tahu, cara bapak memimpin negara tanpa kajian akademik dan mengabaikan saran para pengamat, akademisi, profesor, adalah cara bernegara yang salah. Dan hal yang demikian itu, sekaligus menunjukkan dan menegaskan bahwa Anda anti kritik. Terlebih, ketika Anda akan menertibkan para pengamat yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, lalu menuduh para pengkritik sebagai antek asing, hingga menyebut jurnalis dan aktivis LSM sebagai londo ireng—sebuah kiasan pengkhianat di masa penjajahan Belanda. Berat saya mengatakan, Anda telah mencapai level pemimpin gagal paling tinggi: bebal.
Sebagai bekas militer, hal yang sangat wajar ketika Anda ingin menduplikasi pola kepemimpinan Soeharto demi melanggengkan kekuasaan. Namun, sebelum jauh melangkah, saya sarankan membaca ulang cara Soeharto dalam melanggengkan kekuasaan secara utuh. Benar, bahwa satu di antara instrumen yang dipakai adalah militerisasi—menempatkan para tentara di ranah sosial, politik, hingga ruang-ruang sipil. Dan itu sudah mulai Anda lakukan. Bahkan tak hanya mendominasi ruang sosial, politik, dan sipil. Dengan ambisi yang luar biasa, Anda langsung mencanangkan pembangunan batalyon di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tak tanggung-tanggung, setiap batalyon disiapkan 1.000 hingga 1.190 prajurit TNI.
Namun, penting untuk Anda ketahui, Soeharto juga menginstrumentasikan berbagai perangkat lain, termasuk bahasa. Kendati bukan orator ulung dan penulis seperti Soekarno, namun The Smiling General (julukan Soeharto) tahu betul bahwa bahasa adalah variabel penting kekuasaan. Sebab, sekuat apa pun militerisme berkuasa, tidak akan pernah mampu melembaga dan melegitimasi ideologi negara tanpa bahasa sebagai alat komunikasi. Dan Soeharto paham betul kebutuhan tersebut.
Karena itu, hal pertama yang menjadi perhatian serius Soeharto adalah bahasa. Bagi Soeharto, ketertiban bahasa adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Bahkan, dikatakan dalam amanat kenegaraan pada hari kemerdekaan 1972, Soeharto menyebut bahwa bahasa dinilai sama pentingnya dengan program keluarga berencana (KB), yang waktu itu juga sedang digencarkan.
Sebagai wujud keseriusannya dalam mempertahankan kekuasaan, melalui TAP MPR Nomor 11/MPR/1983, Soeharto menetapkan bahwa bahasa harus “dibina” dan “dikembangkan” serta digunakan secara “baik” dan “benar”.
Selain terma berbahasa “baik” dan “benar”, Soeharto juga menggunakan terma “tertib”. Ketiga terma berbahasa inilah yang kemudian dijadikan oleh Soeharto sebagai landasan “pembangunan” bangsa. Dan berkat kecerdasannya dalam melembagakan bahasa, presiden kedua Indonesia itu dianugerahi gelar Bapak Pembangunan.
Dalam terminologi politik Soeharto, diksi “benar” berarti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yakni berdasar ejaan yang disempurnakan (EYD). Sedangkan “baik” sesuai dengan tujuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Adapun “tertib” merupakan perwujudan sikap berbahasa yang “baik” dan “benar”.
Namun, semua itu berdasar versi Soeharto dengan kriteria tunggal. Ke-“benar”-an, misalnya. Versi Soeharto adalah kebenaran yang tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan tentu, aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan yang didesain sesuai kehendak dan kepentingan pemerintah. Sederhananya, “berbahasalah untuk kepentingan pemerintah.”
Sementara “baik”, menurut pemerintah adalah berbahasa sesuai dengan tujuan, manfaat, dan faedah terhadap pembangunan versi pemerintah. Artinya, berbahasa yang “baik” adalah berbahasa sesuai dengan tujuan pembangunan pemerintah.
Adapun “tertib” dimaknai sebagai keteraturan. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Di luar itu berarti tidak tertib. Dan lantaran Soeharto memiliki latar belakang sebagai tentara, maka tertib yang dimaksud adalah tertib yang seragam dan patuh. Satu komando.
Melembagakan bahasa berdasar versi pemerintah ini dilakukan Soeharto demi mempertahankan kekuasaan dan melenyapkan musuh-musuhnya (Orde Lama) dari ingatan publik.
Dan karena bahasa dipakai sebagai cara mempertahankan kekuasaan, maka hampir tidak pernah kita mendengar pidato Soeharto yang tidak bisa dipahami. Meskipun tidak seulung Soekarno dalam berpidato, tapi setiap kata yang diucapkan seakan menjadi legitimasi yang harus ditaati. Terstruktur, rapi, dan mudah dimengerti.
Pun dalam berkebijakan, sangat menggambarkan berbahasa yang baik, benar, dan tertib: teknokratis. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada keahlian teknis atau kajian akademik, ilmu pengetahuan, dan data empiris. Bahkan, sebelum diumumkan dan dijalankan, telah terlebih dahulu dijelaskan kepada masyarakat sehingga tidak memunculkan pertanyaan di tengah jalan.
Beda dengan pemerintahan yang Anda jalankan hari ini. Hampir semua kebijakan tanpa kajian akademik. Dan karena Anda juga tidak paham EYD, sehingga setiap kalimat yang Anda pidatokan menjadi tidak keru-keruan. Jangankan berbahasa dengan baik, benar, dan tertib, mudah dipahami saja masih jauh panggang dari api.
Asal Bapak tahu, pidato Bapak sama sekali tidak mencerdaskan. Sebaliknya, setiap Bapak berpidato, kita semua menjadi resah, bingung, dan stres. Saya tahu, Anda ingin meniru gaya pidato Soekarno, tapi malah bikin asam lambung kumat. Jadi, kalau pidato tidak usah neko-neko.
Pak, dari berbagai instrumen yang digunakan Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan, berdasar kapasitas yang Anda miliki, satu-satunya yang bisa Anda duplikasi hanya terma “tertib”. Tapi itu pun sudah gagal sejak dalam pikiran. Sebab, makna leksikal dari kata tertib yang dimaksud Soeharto adalah gabungan berbahasa yang “baik” dan “benar”. Hanya caranya saja menggunakan pendekatan militer: satu komando.
Terakhir, melalui surat terbuka ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, kalau ingin meniru pola kepemimpinan Pak Harto dan gaya pidato Bung Karno, saya sarankan belajar terlebih dahulu.
Namun, karena jabatan presiden bukan tempat untuk belajar dan main-main, maka lebih baik tidak usah banyak bicara. Kalau sambutan singkat-singkat saja. Satu menit cukup: salam pembuka, lalu salam penutup. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni