RADARTUBAN - Saya belum membaca novelnya, namun ada kutipan paradoks yang cukup terkenal dari novel The Leopard karya Tomasi Di Lampedusa. Dikatakan dalam novel yang diadaptasi menjadi film klasik tersebut, “Jika kita ingin segalanya tetap sama, maka semuanya harus berubah”.
Di negara yang kekuasaannya masih direbutkan dengan menghalalkan segala cara ini, saya tidak pernah percaya sepenuhnya dengan tujuan baik yang diucapkan pemerintah. Bahkan sekalipun itu benar, rumus kebenaran versi penguasa adalah mempertahankan kekuasaan. Tidak lebih.
Karena itu, saya sulit percaya jika tujuan dari reshuffle adalah evaluasi dan penyegaran, apalagi menempatkan orang sesuai keahlian dan kompetensi. Bahasa gaulnya bullshit.
Keadaan ini persis seperti yang dikatakan Tomasi, jika kita ingin agar keadaan tetap seperti sekarang atau sama, maka keadaan harus berubah. Sepintas, kalimat ini terkesan sangat maverick. Namun, sesungguhnya menyimpan makna yang sangat politis, oportunis, dan tidak lebih dari sekadar kamuflase.
Dalam sejarahnya, agar kelas penguasa tidak kehilangan status, kekayaan, dan pengaruhnya akibat desakan publik yang tidak percaya dengan kinerja pejabat, mereka biasanya berpura-pura mendukung perubahan. Namun, di balik layar yang tidak diketahui oleh publik, sebenarnya mereka sedang menyusun perubahan secara manipulatif, yang sesungguhnya untuk memastikan agar kekuasaan tetap dalam genggaman. Inilah yang dimaksud oleh Tomasi: mengubah keadaan agar segalanya tetap sama.
Ringkasnya, perubahan yang dimaksud oleh Tomasi adalah perubahan semu. Hanya sekadar kosmestik. Tampil agamis, tapi sebenernya tetap brengsek. Dalam konteks politik, yang berubah hanya sampulnya, tapi sistem dan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan tetap sama, bahkan semakin kuat. Terlebih, ketika perubahan yang dimaksud adalah bagi-bagi kekuasaan. Yang sebelumnya keras mengkritik pemerintah, tiba-tiba mendapat posisi menteri, kepala badan, komisaris BUMN, dan baru-baru ini sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
Dan itulah yang saat ini terjadi, politisi, ekonom, akademisi, dan influencer- influencer yang dulu keras mengkritik program pemerintah secara logis, bahkan jejak digitalnya pun masih ada, kini tiba-tiba kelu dan setiap kata yang diucapkan menjadi halu. Bahkan, terhadap puluhan ribu siswa yang menjadi korban keracunan MBG pun nirempati. Contohnya Rocky, yang kini dapat jabatan sebagai Watimpres.
Persiapan 2029
Hanya orang-orang “baik” dan husnuzan saja yang tidak mampu membaca agenda reshuffle untuk kepentingan 2029. Dan itulah yang dimaksud oleh Tomasi: mempertahankan keadaan tetap sama seperti sekarang. Minimal dua periode.
Bagi saya cukup sederhana, ketika reshuffle dimaknai sebagai evaluasi atau penilaian terhadap menteri yang dianggap gagal menjalankan amanah, maka idealnya ada narasi hasil evaluasi dan target-target yang tidak mampu dicapai. Sekalipun reshuffle didalihkan sebagai hak prerogatif presiden, namun memberikan alasan atas keputusan yang diambil adalah bagian dari kejujuran, atau minimal transparansi jika kejujuran dianggap teralu mulia bagi mereka yang tujuannya sekadar mempertahankan kekuasaan.
Dan ketika tujuan evaluasi saja tidak transparan, apalagi dengan prinsip the right man in the right place (menempatkan orang sesuai dengan keahlian dan kompetensi). Ah, Nggedabrus.
Persis seperti yang dikatakan Tomasi. Pergeseran Sugiono dari menteri luar negeri menjadi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tidak lepas dari tujuan agar keadaan tetap sama: menyiapkan Gerindra sebagai partai penguasa minimal dua periode.
Sebagian publik menganggap bahwa pergantian menteri luar negeri dari sebelumnya berlatar belakang politisi menjadi seorang diplomat senior adalah keputusan yang tepat. Terlebih, selama ini peran Sugiono sebagai menteri luar negeri tidak berjalan maksimal.
Namun, jika dilihat dari agenda 2029, menempatkan Sugiono, anak emas Prabowo sebagai menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menggantikan orang Jokowi, Pratikno adalah keputusan yang ciamik. Terlebih, Sugiono juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra.
Dengan begitu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan bansos pembangunan manusia dapat dikontrol dengan sangat mudah oleh partai.
Lantas, apa hubungannya perbansosan dengan agenda 2029? Tidak ada, tapi menentukan siapa yang bakal memenangi pilpres di pemilu mendatang.
Dari satu posisi ini saja sudah klir bahwa tujuan reshuffle tidak untuk mengevaluasi kinerja, apalagi menempatkan orang berdasar meritokrasi—sesuai keahlian dan kompetensi. Sebaliknya, tujuannya adalah: mempertahankan keadaan tetap sama hingga 2029.
Pun demikian dengan posisi jabatan yang lain, termasuk Kapolri. Tujuannya juga sama: memperkuat keadaan agar tetap seperti sekarang: Gerindra kembali memenangi pemilu dan berkuasa.
Hemat penulis, masih ada satu agenda perubahan besar untuk segera dituntaskan oleh Prabowo agar “keadaan tetap seperti sekarang”. Setelah menlu diserahkan pada “ahlinya” karena urusan politik luar negeri dianggap selesai, kini tinggal mengganti orang Jokowi di menteri dalam negeri. Sebab, dalam kontestasi pemilu, birokrasi adalah salah satu penentu. (*)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban