RADARTUBAN - Beberapa waktu terakhir, media sosial diramaikan oleh keluhan pelari yang merasa risih karena dipotret oleh fotografer jalanan saat berolahraga.
Fenomena ini terjadi di berbagai kota besar, termasuk Palembang dan Jakarta, di mana fotografer, baik profesional maupun amatir berdiri di pinggir jalan, memotret pelari tanpa izin, lalu mengunggah atau bahkan menjual hasil fotonya di platform digital.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sepele. Tapi bagi pelari yang merasa diawasi, difoto tanpa persetujuan, dan wajahnya tersebar di internet, ini bukan lagi soal dokumentasi, tapi soal kenyamanan dan hak privasi.
Antara Ladang Cuan dan Etika Publik
Tren ini muncul seiring meningkatnya minat terhadap olahraga lari dan fotografi digital.
Banyak fotografer melihat peluang: pelari yang ingin punya dokumentasi keren, lengkap dengan pose atletik dan latar kota yang estetik.
Bahkan beberapa platform seperti FotoYu memfasilitasi penjualan foto pelari secara online.
Namun, tidak semua pelari ingin difoto. Beberapa merasa terganggu, apalagi jika hasil foto diunggah tanpa sensor atau izin.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, bahkan menyoroti potensi pelanggaran privasi dan menegaskan bahwa ruang publik bukan berarti bebas dari etika.
Pelari Mulai Bicara: Awalnya Biasa, Lama-lama Risih
Salah satu suara yang cukup vokal datang dari Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, yang mengaku risih saat berlari di sekitar Palembang Icon Mall.
Ia merasa jumlah fotografer yang memotretnya sudah tidak wajar, dan wajahnya tersebar di berbagai unggahan tanpa kontrol.
Banyak pelari lain mengaku mengalami hal serupa. Mereka tidak marah, tapi merasa tidak nyaman.
Karena olahraga seharusnya jadi ruang aman, bukan ajang eksposur yang tidak diinginkan.
Perlu Aturan dan Kesadaran Bersama
Fenomena ini membuka diskusi penting: bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak privasi di ruang publik? Fotografer tentu punya hak untuk berkarya, tapi pelari juga punya hak untuk merasa aman dan tidak diawasi diam-diam.
Solusinya bukan melarang total, tapi membangun kesadaran etis. Misalnya, meminta izin sebelum memotret, memberi opsi untuk tidak diunggah, atau menyediakan platform yang transparan soal penggunaan foto.
Ruang Publik Bukan Zona Bebas Etika
Ruang publik memang milik bersama, tapi bukan berarti bebas dari tanggung jawab.
Di tengah semangat dokumentasi dan kreativitas, kita tetap perlu menjaga rasa hormat terhadap sesama. Karena kenyamanan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal rasa. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni