Itu menyusul hitungan tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2022 yang menemukan total sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) dari belanja barang jasa dan modal sebesar Rp 242 miliar, atau sekitar 37 persen dari total silpa Rp 686 miliar.
‘’Melihat silpa dari belanja barang jasa dan modal yang sebesar itu, maka aneh jika pembangunan infrastruktur malah menggunakan dana CSR,’’ ujar Ketua Pansus LKPJ Bupati 2022 Luluk Khamim Mukjizat yang menuding bahwa pembangunan GOR menggunakan dana CSR (corporate social responsibility).
Ditegaskan Khamim, jika pembangunan infrastruktur masih bisa didanai menggunakan APBD, maka tidak perlu menggunakan anggaran di luar pemerintah.
‘’Andai saja proyek infrastruktur seperti GOR didanai APBD, tentu serapan anggaran tidak selemah saat ini, dan silpanya belanja barang dan jasa pun tidak setinggi ini,’’ imbuhnya.
Dengan begitu, lanjut politikus muda asal Kecamatan Palang ini, dana CSR bisa digunakan sesuai peruntukannya. Yakni untuk pembangunan di sekitar perusahaan, baik untuk pembangunan jalan maupun kegiatan pemberdayaan lainnya.
‘’Bukan malah digunakan untuk mbangun GOR yang seharusnya bisa didanai APBD,’’ bebernya.
Lebih lanjut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini mempertanyakan keseriusan pemkab dalam pengelolaan anggaran menyusul tingginya silpa 2022. Bahkan, dia seakan menuding pemkab sengaja membuat silpa.
‘’Ini silpa atau disil pakan?’’ ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis tadi malam, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban Teguh Setyo budi belum bisa dikonfirmasi. (fud/tok)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel. Editor : Amin Fauzie