RADAR TUBAN – Pemkab Tuban menargetkan open defecation free (ODF) harus tercapai minimal 80 persen pada Oktober tahun ini. ODF adalah kondisi setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
Hingga Kamis (24/8), pencapaian ODF di Bumi Ronggolawe baru mencapai 71,03 persen. Dari total 328 desa, sebanyak 233 desa telah mencapai status ODF.
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Esti Surahmi menjelaskan, saat ini sekitar 352.082 kepala keluarga (KK) yang memiliki akses ke jamban. Sedangkan 9.627 KK masih belum memiliki akses.
Kelompok yang belum memiliki akses jamban ini dalam waktu dekat akan menjadi prioritas pemkab dalam pembangunan sanitasi yang memadai.
‘’ODF sangat terkait dengan akses masyarakat ke fasilitas jamban,’’ tuturnya.
Mantan kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Tuban itu menuturkan, dibutuhkan capaian minimal 80 persen untuk mendeklarasikan Tuban sebagai Kabupaten ODF.
Pada 2023, target desa ODF bertambah dari 233 desa menjadi 328 desa atau mencapai 100 persen. Dia menyebut Tuban dinyatakan layak menjadi Kabupaten ODF pada awal 2024.
‘’Kita akan berusaha mencapai angka minimal 80 persen hingga Oktober tahun ini,’’ kata dia.
Untuk mencapai target tersebut, kata Esti, sapaan akrabnya, dibutuhkan upaya percepatan dari berbagai stakeholder. Menurut dia, satu hal yang patut diapresiasi adalah tren ODF di Tuban terus meningkat setiap tahunnya.
Esti menyebut beberapa stimulan telah diterapkan. Termasuk bantuan untuk akses jamban bersih melalui kerja sama dengan Baznas serta corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan.
Program pola hidup bersih (PHS) dari puskesmas juga masif di sosialisasikan. Untuk percepatan program ODF pada 2023, lanjut dia, sejumlah program pembangunan dan bantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dana alokasi khusus (DAK) terus digelontorkan. Salah satunya untuk program stimulan pembangunan jamban.
Esti juga memaparkan sekitar 673 unit jamban telah dibangun dengan total anggaran APBD sekitar Rp 2 miliar. Selain itu juga dibangun 72 unit tangki septik SPALD-S. Total anggarannya yang bersumber dari APBD mencapai Rp 1,1 miliar. Juga dibangun 624 unit melalui DAK senilai Rp 5,2 miliar.
Bukan hanya itu. Esti juga mengungkapkan pembangunan Ipal Komunal dengan anggaran DAK sebesar Rp 600 juta untuk 50 sambungan rumah (SR).
APBD senilai Rp 1.115. 000.000 juga digelontorkan untuk pembangunan prasarana yang sama untuk 76 KK.
Dia menegaskan, penyelesaian masalah ODF bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2-KB) Tuban.
Berbagai sektor termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), PKK, dan camat juga memiliki peran sangat penting.
Sebelumnya, tim pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat menggelar rapat koordinasi pada Senin (21/8).
Dalam rapat tersebut seluruh sektor diharapkan terlibat aktif dalam upaya mencapai target Kabupaten ODF.
‘’Terpenting adalah peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat,’’ ujar Esti. (yud/ds)
Editor : Muhammad Azlan Syah