RADARTUBAN.COM-Politik identitas cenderung dimanfaatkan untuk mencapai kekuasaan.
Alih-alih untuk kepentingan bangsa, pemain politik identitas cenderung hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok.
Warning tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
"Kalau politik identitas itu, satu identitas yang digunakan berdasar ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain," ujar dia saat menjadi pembicara kunci pada Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat di Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/9) sebagaimana dikutip ANTARA.
Mahfud mengatakan, politik identitas berbeda dengan identitas politik. Identitas politik adalah label politik yang mengikat pada diri seorang aktor politik.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu juga berharap masyarakat mampu menilai calon terbaik yang mau mendengar aspirasi rakyat dan bukan hanya aspirasi kelompoknya saja.
"Calon yang terbaik itu di mana pun di dunia ini tidak ada karena yang kita pilih manusia. Akan tetapi, pemilu ini adalah untuk memilih yang terbaik di antara orang-orang yang sama-sama punya kejelekan yang lebih sedikit. Kejelekannya yang dipilih berdasarkan ukuran-ukuran aspirasi kita," ujarnya.
Menteri asal Madura itu juga mendorong berbagai pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademikus, dan para mahasiswa untuk mengambil peran penting dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
Peran yang mereka ambil bisa dengan menggunakan hak pilihnya, keilmuannya, maupun ketokohannya, sehingga tercipta pemilu yang bermartabat.
Dengan demikian, pesta demokrasi benar-benar dapat menghargai keberagaman di Indonesia.
Selain Mahfud, sejumlah politikus juga menjadi narasumber. Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof Ali Safaat.
Hasto Kristiyanto mengatakan, partai politik harus melakukan mitigasi. Karena itu, setiap calon presiden harus membangun suasana politik yang sejuk.
"Pentingnya penegakan disiplin dari aktor politik. Disiplin sangat penting sehingga perlu sanksi sosial dari civil society apabila terjadi pelanggaran disiplin," kata Hasto.
Ahmad Muzani menyampaikan, politik identitas akan muncul ketika identitas yang bersangkutan terancam untuk mencapai kemenangan.
Dia optimistis demokrasi pada 2024 jauh lebih baik dari sebelumnya.
Sementara itu, Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan bahwa pimpinan harus memberikan suasana kesejukan. Dia sangat yakin Pemilu 2024 berjalan baik.
Hadir pula Sesmenkopolhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja, dan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Marsda TNI Arief Mustofa. (ds)
Editor : Amin Fauzie