RADARTUBAN-Singkatnya periode pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 dinilai Development Bank of Singapore (DBS) Group berdampak positif bagi para investor.
Itu karena para investor lebih cepat mendapatkan kepastian serta gambaran arah kebijakan ekonomi dari para capres dan cawapres mendatang.
“Menurut kami dengan adanya keputusan KPU untuk percepat pendaftaran capres dan cawapres, mungkin itu bagus dan akan lebih memberikan gambaran buat investor bagaimana calon-calon presiden untuk 2024, dan juga mungkin lebih cepat juga kepastiannya ya, investor mungkin bisa mendapat gambaran juga kira-kira arah programnya nanti bagaimana,” kata Head of Research DBS Group Maynard Arif di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara.
Seperti diberitakan, Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP menyetujui opsi jadwal pendaftaran pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 pada 19-25 Oktober 2023.
Maynard menjelaskan, selama periode tersebut, terdapat pola perlambatan arus investasi karena sikap para investor yang cenderung menunggu.
Para investor menunggu program-program kerja serta arah kebijakan terkait investasi yang bakal diusung masing-masing capres.
Dia memprediksi hingga akhir tahun, masih ada potensi bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Namun, setelah memasuki 2024, besar kemungkinan terjadi perlambatan mengingat para investor yang mulai menunggu hasil pemilu.
“Menurut kami sampai akhir tahun mungkin masih ada potensi dari investor asing untuk masuk lagi ke Indonesia, tetapi mungkin memasuki awal 2024 kita melihat ada kemungkinan bahwa investasi akan slow down, juga mengingat mereka akan menunggu hasil pemilu itu sendiri,” ujar ahli dari lembaga pembangunan-pembiayaan yang dipimpin oleh pemerintah Singapura itu.
Pada kesempatan yang sama, Economist DBS Bank Radhika Rao menilai terlepas dari kemungkinan perlambatan investasi, periode pemilu selalu ditandai dengan peningkatan terhadap sektor konsumsi dalam negeri serta peredaran uang.
Dia menyebutkan memasuki kuartal pemilu, konsumsi dalam negeri dan jumlah uang yang beredar lebih tinggi karena untuk belanja kampanye.
Setelah melewati periode pemilu, kata dia, pola konsumsi akan kembali ke tren sebelumnya.
Laju investasi juga cenderung meningkat sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru.
"Mungkin di kuartal IV ini juga bisa membantu sedikit di segmen konsumsi, paling tidak bisa membantu ketika ada pelemahan di segmen konsumsi dengan ada kampanye, serta juga mungkin dana pemilu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa mempunyai efek domino ke perekonomian,” jelas Radhika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya telah menggelontorkan anggaran pemilu dari 2022-2024 sebesar Rp70,6 triliun.
Anggaran tersebut diberikan secara bertahap, pada 2022 tercatat anggaran pemilu sebesar Rp3,1 triliun, 2023 sebesar Rp30 triliun, serta 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Bendahara negara tersebut merinci, realisasi anggaran pemilu tahun ini sampai dengan 19 September mencapai Rp14 triliun atau 30 persen dari pagu anggaran sebesar Rp46,7 triliun.(ds)
Realisasi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tercatat sebesar Rp12,6 triliun dari pagu awal sebesar Rp23,8 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembentukan Badan Adhoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu.(ds)
Editor : Kifani Amalija Putri