RADARTUBAN-Dana hasil korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ternyata dipakai mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) serta pejabat di Kementan untuk umrah.
Aliran penggunaan dana tersebut dibeberkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/10).
“Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umrah di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah,” kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10).
Sebelumnya, KPK menyebut aliran dana hasil korupsi untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, serta Partai NasDem.
Alexander menjelaskan, dugaan korupsi di Kementan berlangsung selama SYL menjabat mentan pada periode 2019-- 2024.
“Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya,” kata Alex.
Alexander juga menyebut atas arahan SYL, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I.
“Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS,” ujarnya.
Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL, lanjut Alexander, berlangsung rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.
Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menegaskan akan mengikuti semua proses hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementan.
"Saya akan mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada," kata Syahrul usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/10).
Dia juga berharap diberi ruang untuk berproses secara baik dalam peradilan. Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, penanganan KPK dalam perkara tersebut sangat profesional dan cukup baik.
"Tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik, menurut saya, walaupun dua malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan," ucap mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.
Syahrul juga memohon agar dirinya tidak dihakimi lebih dahulu dan berharap proses hukum dapat berjalan sesuai asas praduga tak bersalah.
"Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Seperti itu teman-teman. Mohon aku diberi kesempatan untuk itu," ucapnya.(ds)
Editor : Muhammad Azlan Syah