RADARTUBAN-Sepanjang 2023, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memantau 55 persen kebocoran data (data breach) terjadi pada sektor administrasi pemerintah.
Kebocoran terbanyak berikutnya di sektor energi dan sumber daya mineral sebanyak 6 persen, transportasi 5 persen, dan teknologi dan informasi 3 persen.
"Ini yang menjadi tugas dan fungsi BSSN untuk melihat dan memitigasi secara dini agar tidak berubah menjadi insiden siber," kata juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam acara Security Day 2023 di Jakarta, Selasa (24/10), sebagaimana dikutip dari Antara.
Dia menyampaikan, angka persentase tersebut didapat BSSN setelah berhasil melakukan deteksi pada 207 dugaan insiden data breach di seluruh tanah air. Ariandi menilai wajar besarnya hasil deteksi tersebut. Sebab, ribuan layanan administrasi pemerintah menggunakan sistem elektronik.
"Karena semakin teknologinya terus naik, teknologinya terus muncul yang baru, sumber daya manusianya juga harus mengikuti perkembangan teknologinya," ujar dia mengungkapkan pentingnya meningkatkan keamanan siber di suatu negara.
Meski demikian, Ariandi memastikan pemerintah bersama BSSN terus memantau terjadinya kasus kebocoran data yang berulang kali terjadi. Pemantauan utama difokuskan pada pola trafik yang tidak wajar (traffic anomalies) di dunia internet.
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, BSSN memperkuat kerja sama quad helix penyelenggara negara, pelaku usaha, pihak swasta, akademisi sampai dengan komunitas. Dia menyebut penguatan tersebut semakin membaik pada awal triwulan IV-2023. Terbukti, sejak awal tahun, BSSN banyak melakukan pertukaran sumber daya manusia, serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kementerian/lembaga terkait. BSSN juga mengundang tenaga berkompeten yang dapat membantu meningkatkan edukasi masyarakat terkait pentingnya keamanan siber.
Untuk mengantisipasi kebocoran data lanjutan, BSSN menggandeng Polri dalam menindak setiap kasus dugaan tindak pidana pembobolan data di dunia siber. Hal tersebut sebagai langkah mitigasi dini meminimalisir terjadinya kebocoran data dan memperkuat sistem elektronik.
Sedangkan terkait kerja sama dengan sektor privat, BSSN tengah melakukan pembinaan paradigma yang sesuai kepada pihak swasta maupun pemerintah. Hal lain yang terus dipantau adalah pemetaan atas serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial.
"Ke depannya, kolaborasi dan inovasi yang dilakukan dalam keamanan siber menjadi penting, karena BSSN tidak bisa sendiri dan harus melibatkan industri dan teman-teman akademisi atau komunitas. Ini menjadi cara untuk kita mengimplementasikan quad helix di Indonesia sebagai wujud keamanan siber nasional,” kata dia.(ds)