RADARTUBAN-Sejumlah perguruan tinggi ternama di tanah air menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait praktik kenegarawanan menjelang Pilpres 2024.
Terkait kritik tersebut, Presiden Jokowi menanggapi santai.
"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar dia dilansir dari Antara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).
Sebelumnya, akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Dalam petisinya, mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan, kebebasan menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.
"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.
Dia menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi.
Terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.
Menurut dia, akhir-akhir ini, ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral.
Ari menyebut strategi politik partisan seperti itu sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik.
‘’Ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari.
Dia menegaskan Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi. (ds)
Editor : Amin Fauzie