RADARTUBAN-Setelah dilantik menjadi menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional dan masuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak lagi vokal.
Sekarang ini, dia menyuarakan rekonsiliasi bangsa.
"Tentu namanya pertempuran politik menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, belum bisa mencapai targetnya, saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," kata AHY, Senin (26/2) dilansir dari jawapos.com.
Dia juga menyatakan, delapan bulan terakhir merupakan masa transisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Masa transisi tersebut, kata AHY, harus dikawal dengan baik.
Dengan demikian, elite-elite politik tidak berlama-lama terjebak dalam urusan yang tidak produktif.
"Demokrat bersyukur bisa terlibat secara langsung di masa transisi. Karena ini masa yang penting, pasti Pak Jokowi mempersiapkan langkah-langkah untuk menyerahkan tongkat estafet itu kepada Pak Prabowo. Dan, Pak Prabowo punya niat baik untuk menyiapkan dari sekarang apa yang akan dilakukan," ujarnya.
Putra sulung presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga
menyatakan menolak hak angket yang disuarakan capres Ganjar Pranowo.
Namun demikian, kata AHY, Partai Demokrat tetap menghargai jalan politik yang ditempuh masing-masing pihak.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.
Menurut Ganjar, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilu harus disikapi dan parpol pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2).(ds)