RADARTUBAN - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan peningkatan signifikan anggaran perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN).
Alokasi anggaran IKN itu melonjak 64,15% dibandingkan perayaan tahun lalu di Jakarta. Anggaran HUT RI tahun lalu di Jakarta menghabiskan dana Rp 53 miliar, sedangkan tahun ini di IKN capai 87 miliar, naik drastis 34 miliar.
Dilansir dari katadata.co.id (14/8), Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata juga menjelaskan penyebab lonjakan dana HUT RI di IKN.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Selasa (13/8), Isa menyatakan, tahun ini pemerintah menyiapkan Rp 87 miliar untuk kegiatan 17-an di IKN. ''Dibandingkan Rp 53 miliar (anggaran yang dihabiskan perayaan HUT) di Jakarta tahun lalu," terang dia.
Kenaikan anggaran HUT ke-79 RI menuai kritik dari netizen di berbagai platform media sosial. Salah satunya dalam postingan Instagram @kumparancom (13/8) yang dibanjiri komentar netizen.
“Rp 87 M Cuma buat upacara doang kocak,” tulis akun @imrannazili (13/8). “87 M kalau pake untuk Rakyat, bukan hanya utk anggaran Agustusan pasti akan bermanfaat,” tulis akun instagram @ifah_n.s turut meramaikan kolom komentar.
Kritikan lain juga disampaikan oleh akun instagram @akbarrahardi, “Di sisi lain ada gojek yang meninggal karena kelaparan,” tulisnya (13/8). “Nanti kita tuntut bareng2 di akhirat yaaa,” tulis akun instagram @srisetianoviana menambahkan (13/8).
Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa kenaikan disebabkan oleh penyesuaian kondisi di IKN, termasuk pengadaan sarana prasarana fisik dan persiapan jamuan tamu negara. "Biaya besar terutama untuk alat-alat upacara dan penyiapan sarana fisik di tempat baru. Jamuan juga lebih besar karena kurangnya prasarana," ujarnya.
Tanggapan Presiden Joko Widodo sebelumnya,menyatakan anggaran tersebut masih wajar, mengingat perayaan tahun ini dilaksanakan di dua tempat. "Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat. Saya kira anggaran biasa dan wajar," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (9/8), dilansir dari merahputih.com (14/8).
Sementara itu, dikutip dari katadata.co.id (14/8), anggota Badan Anggaran DPR, Netty Prasetiyani, mengkritik pembengkakan biaya ini. Dia menilai hal tersebut tidak wajar di tengah badai PHK yang dialami masyarakat.
"Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?" ujar Netty dalam keterangan tertulis (13/8).
Netty berpendapat pembengkakan biaya disebabkan infrastruktur yang belum siap dan terlalu dipaksakan. Di mengkhawatirkan pelaksanaan HUT di IKN hanya didasarkan pada gengsi, sementara pemerintah seharusnya fokus pada persoalan ekonomi masyarakat.
Netty juga menyoroti data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 101.536 karyawan terkena PHK selama Januari hingga Juni 2024. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama