RADARTUBAN - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menghadapi tuntutan mundur dari jabatannya setelah menerapkan aturan larangan berjilbab bagi anggota Paskibraka.
Tuntutan tersebut disampaikan netizen di berbagai platorm media sosial. Meskipun telah meminta maaf dan mengklarifikasi kebijakannya, kritik terhadap Yudian terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat.
Kontroversi bermula ketika Yudian mengeluarkan perintah agar anggota Paskibraka melepas jilbab dengan alasan keseragaman. Keputusan ini memicu reaksi keras publik di berbagai platform media sosial.
Bahkan dalam postingan akun Instagram resmi Presiden Joko Widodo yang isinya penganugerahan Tanda jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia juga diwarnai komentar tentang aturan lepas jilbab bagi anggota paskibraka oleh BPIP.
"Katanya bhineka tunggal ika, tapi pake jilbab ga boleh! Agama mu apa si sebenarnya?” tulis akun @akbaraminata29 (15/8).
“Tolong ganti ketua BPIP pak Presiden,,sebelum rakyat makin gaduh,” tulis akun @febrianagungofficial meminta Yudian turun dari jabatan ketua BPIP.
Masyarakat juga menilai kebijakan BPIP tersebut bertentangan dengan semangat keberagaman yang dijunjung tinggi dalam ideologi Pancasila.
Meski sudah minta maaf, amarah masyarakat terhadap kebijakan BPIP untuk lepas jilbab tetap tidak redam. Salah satunya ditunjukkan dalam kolom komentar postingan akun Instagram @ahquote (15/8).
“Minta maaf sama Allah langsung,” tulis akun @ellefendi_ yang disukai hingga 2337 hingga berita ini ditulis. “@ellefendi_ mana inget org begitu sama tuhannya,” balas akun @st.rwt1.
Tidak hanya netizen, beberapa tokoh masyarakat juga mengkritik Yudian bahkan mendorong untuk mundur seperti Cak Imin. Selain itu, Teguh Santosa, Anggota Majelis Pembina PPI Sumatera Utara juga tuntut demikian.
Dalam sebuah wawancara di program acara Nusantara TV pada Kamis (15/8), Teguh menyatakan, pihaknya lihat perdebatan di media sosial sejak tanggal 13 sore. ''Saya kira (Yudian) memang harus mundur. Sudah tahu salah, dan dia sudah mengakui salah. Dan Negara, Kantor Presiden, juga sudah mengatakan itu salah,'' tegas dia.
Teguh, yang juga merupakan alumnus Paskibraka Sumatera Utara tahun 1992, mengkritisi sikap Yudian yang dinilainya telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial. "Seolah-olah Indonesia ini baru ada setelah dia menjadi Kepala BPIP, seolah-olah diskursus mengenai kebangsaan, Pancasila, kesatuan, persatuan (baru terjadi)," tuturnya.
Lebih lanjut, Teguh mempertanyakan dasar hukum dari kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam SK35 tidak ada larangan berjilbab secara eksplisit.
"Saya baca SK35, di situ tidak ada kata-kata larangan berjilbab, memang ada peraturan teknis, misalnya panjang rambut pria dan wanita yang mesti satu centimeter di atas kerah," jelasnya.
Teguh juga mengkritisi kurang konsistennya argumentasi Yudian terkait perlindungan keberagaman. "Kalau memang melindungi keberagaman, kasih tempat dong," tegasnya.
"Kalau menggunakan jilbab, adik-adik kita yang pakai seragam ini dianggap mengganggu kebhinnekaan, berapa banyak ibu-ibu tentara dan ibu-ibu polisi yang pakai jilbab. Berarti bisa didefinisikan dicopot,” tambahnya.
Meskipun Yudian telah menarik kebijakannya dan memperbolehkan anggota Paskibraka untuk kembali mengenakan jilbab, tuntutan agar ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BPIP tetap bergulir kencang di tengah masyarakat.
Kontroversi ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan tentang interpretasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks keberagaman Indonesia. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama