RADARTUBAN - Anggota Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang, mengatakan bahwa pendekatan propertinomic dari REI (Real Estate Indonesia) sejak 2023, menjadi pendorong program pembangunan 3 juta rumah.
Program tersebut berlandaskan pada empat pilar, yaitu penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, serta mendorong sektor perumahan untuk menjadi program strategis nasional (PSN).
“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Bonny Minang.
Satgas menganggap REI sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penyediaan perumahan.
Bonny menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Dia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 persen, setara dengan sekitar 25,9 juta orang.
“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.
Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sekitar 278 juta jiwa, dengan komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan yang hampir seimbang, yaitu masing-masing 45 persen dan 55 persen.
Oleh karena itu, pemerintah mendatang akan memberikan perhatian besar kepada masyarakat pedesaan agar mereka dapat memiliki rumah.
Salah satu upayanya adalah memberikan subsidi sebesar Rp 600 ribu per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR), dengan bunga KPR sebesar 5 persen yang akan diatur melalui keputusan presiden (Keppres).
Dengan demikian, masyarakat desa yang selama ini dianggap tidak eligible dan bankable akan menjadi perhatian perbankan untuk memperoleh KPR.
Selain itu, pembangunan rumah di pedesaan akan dilakukan oleh kontraktor desa yang melibatkan masyarakat setempat.
Sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita nasional.
“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama