RADARTUBAN - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, dengan tegas tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan masa depan Kurikulum Merdeka.
Mu'ti lebih memilih untuk mengumpulkan masukan terlebih dalu sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mu'ti dalam acara serah terima jabatan dengan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, pada Senin (21/10) di Jakarta. Menurut Mu'ti, penerapan Kurikulum Merdeka tidak sepenuhnya bisa dijalankan oleh semua sekolah, sehingga kebijakan tersebut perlu dicermati lebih lanjut.
"Ini kan masih baru, bahkan penerapannya walau sudah dinyatakan harus diterapkan semua tapi pada praktiknya kan belum semua satuan pendidikan bisa melaksanakan. Jadi kita lihat lah," ujar Mu'ti.
Mu'ti juga menekankan bahwa kebijakan yang baik tidak dapat dibuat dalam waktu singkat. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan.
"Kami tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang masih terus terjadi di masyarakat. Kami ingin kebijakan Kemendikdasmen adalah kebijakan yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat," jelas Mu'ti.
Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan bahwa kebijakan yang diambilnya pasti akan sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Tapi yang penting lagi bisa jadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program presiden Prabowo dan Gibran," tegas Mu'ti. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama