RADARTUBAN - Sosok Suswono, Cawagub Jakarta nomor urut 1, jadi sorotan usai menyarankan janda kaya nikahi pemuda pengangguran.
Candaan tersebut dilontarkan Suswono saat menghadiri deklarasi dukungan dari Bang Japar pada Sabtu (26/10).
Banyak pihak menyayangkan pernyataan Suswono yang menyarankan janda kaya menikahi pengangguran seperti halnya Khadijjah menikahi Nabi Muhammad SAW.
Bahkan, candaan Suswono tersebut dikritik Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DKI Jakarta.
"Pejabat kok cara bercandanya seksis, nggak pantas. Kalau dari awal sudah melontarkan candaan yang meremehkan, bagaimana masyarakat bisa yakin mereka akan membawa perubahan yang beradab dan menghormati semua pihak?" ujar Wakil Ketua PWPM DKI Jakarta, Ronaldo Zulfikar, Minggu (27/10)
Terlebih, dalam candaannya itu, Suswono membandingkan fenomena tersebut dengan pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah
Menurutnya, pernyataan ini tidak tepat karena Rasulullah bukanlah pemuda pengangguran saat menikah dengan Khadijah, yang kala itu berstatus janda kaya.
"Rasulullah bukan pemuda pengangguran. Sebelum menikah dengan Khadijah, Rasulullah telah berdagang dan dikenal sebagai pribadi yang jujur serta amanah dalam menjalankan usahanya," terang Ronaldo.
Ronaldo juga mengingatkan bahwa warga Jakarta masih memiliki trauma akan polarisasi yang terjadi di masa lalu, terutama ketika isu agama dijadikan bahan perdebatan dalam Pilkada.
"Kita tentu tidak ingin melihat kondisi serupa terulang lagi. Polarisasi yang muncul akibat pernyataan-pernyataan berlebihan hanya akan memperburuk suasana dan membuat masyarakat semakin terpecah," tuturnya.
Karena itu, Ronaldo menekankan, seharusnya Suswono bisa lebih bijak dalam berbicara. Apalagi mereka adalah calon pejabat.
Dia mengatakan, sebagai calon pejabat, bijaksana dalam berkomunikasi adalah hal yang mutlak demi menjaga stabilitas dan harmoni masyarakat Jakarta.
"Sebagai calon pejabat, seharusnya mereka bisa lebih bijak dan pandai menjaga lisan. Jangan malah membuat suasana semakin keruh dan memancing kegaduhan di masyarakat," kata dia.
Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan, Mohammad Guntur Romli, mengkritik selorohan Calon Wakil Gubernur DKI nomor urut 1, Suswono soal imbauan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran.
Suswono sebelumnya menyampaikan itu ketika menjelaskan soal program Kartu Anak Yatim di saat menghadiri deklarasi dukungan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10)
Di momentum tersebut, Suswono kemudian bercerita bahwa dirinya pernah ditanya warga soal Kartu Janda
Guntur Romli menanggapi serius selorohan yang kemudian viral di media sosial itu
Menurut Guntur Romli, solusi yang disampaikan Suswono dengan meminta janda kaya menikahi pemuda pengangguran, salah.
Seharusnya, menurut Guntur Romli, alangkah baiknya pasangan Ridwan Kamil-Suswono mencari solusi yang tepat dan efektif bagi para pengangguran di Jakarta.
"Solusi janda kaya menikah dengan pemuda nganggur aja salah. Pemuda nganggur dicarikan kerja, Bukan menjadikan janda kaya jadi "korban". Apalagi nyinggung kisah Nabi Muhammad Saw, yang bukan pemuda nganggur saat menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ini komen su'ul adab alias kurang ajar," tulis Guntur Romli dikutip dari media sosialnya, Minggu (27/10)
Saat ini Suswono belum dikabarkan menanggapi atau mengklarifikasi berbagai sorotan terhadap dirinya tersebut.
Terlepas dari itu, siapa sosok Suswono lebih jauh?
Suswono merupakan politikus PKS yang menjadi Cawagub DKI Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil.
Di PKS, Suswono menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat periode 2020-2025.
Suswono lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 20 April 1959.
Dia adalah salah satu tokoh yang ikut mendirikan Partai Keadilan atau PK yang menjadi cikal bakal PKS.
Ia mengawali karir di pemerintahan menjadi Tenaga Ahli Menteri Kehutanan tahun 1999-2001.
Dirinya kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.
Suswono bahkan terpilih pada 2005 menjadi Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi PKS yang membidangi Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
Pada 2009, ia terpilih menjadi Menteri Pertanian membantu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anak dari dari H. Asyraf dan Hj. Suratni ini mengemban posisi itu selama lima tahun di Kabinet Bersatu II 2009-2014.
Dilansir laman Kepustakaan Perpusnas, Suswono menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Tegal.
Sementara itu, gelar sarjana ia peroleh di bidang Sosial Ekonomi Peternakan di Institut Pertanian Bogor (IPB).
Lalu, gelar magister didapatkannya di IPB. Begitu pula gelar doktor juga diraih Suswono di IPB
Suswono juga pernah mengajar sebagai Guru Madrasah Aliyah Negeri Bogor dan Asisten Dosen Institut Pertanian Bogor, sebelum akhirnya mengajar sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Pekerjaan:
Dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Dosen Institut Pertanian Bogor
Asisten Dosen Institut Pertanian Bogor
Guru Madrasah Aliyah Negeri Bogor
Pemerintahan
Tenaga Ahli Menteri Kehutanan tahun 1999-2001
Anggota DPR RI Periode 2004-2009
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2005-2009
Menteri Pertanian - Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
Elektabilitas
Sejauh apa elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam PIlkada DKI Jakarta 2024 berdasarkan survei terbaru?
Hasil survei LSI yang dirilis pada Rabu, 23 Oktober 2024, menunjukkan pasangan nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono, meraih 37,4 persen, pasangan nomor urut dua, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, mendapatkan 6,6 persen, dan pasangan Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 41,6 persen suara.
Sementara itu, satu hari kemudian, Kamis, 24 Oktober 2024, Poltracking merilis survei elektabilitas dengan hasil menunjukkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul dengan 51,6 persen, diikuti oleh pasangan Pramono Anung-Rano Karno dengan 36,4 persen dan pasangan Dharma-Kun dengan 3,6 persen.
Akibatnya, mengutip kompas.tv, kedua lembaga survei tersebut akan dipanggil oleh Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk dimintai pertanggungjawaban.
Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia terancam sanksi dari Persepi karena hasil survei Pilkada Jakarta menunjukkan perbedaan mencolok antara paslon nomor urut satu dan tiga.
Perbedaan signifikan dalam hasil survei ini membuat Dewan Etik Persepi akan memanggil LSI dan Poltracking untuk klarifikasi metode yang digunakan.
Ketua Bidang Internal Persepi, Arya Fernandes, menyatakan bahwa sejauh survei dilakukan dengan standar dan prosedur yang benar, hasilnya tidak seharusnya berbeda jauh.
Survei, terutama yang terkait kontestasi politik, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar tetap dipercaya oleh masyarakat, dan bukan dijadikan alat untuk menggiring opini publik. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama