RADARTUBAN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah mempertimbangkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI).
Masa izin tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2024, di tengah situasi yang dipengaruhi oleh insiden kebakaran di fasilitas pemurnian atau smelter milik Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, pada Oktober 2024.
Bahlil menyatakan, keputusan mengenai relaksasi ekspor ini akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto melalui rapat terbatas.
“Kami akan bawa dalam rapat dengan Bapak Presiden. Saat ini sedang dikaji, karena smelter Freeport sebenarnya sudah jadi, tetapi kemudian ada musibah, yakni kebakaran pabrik asam sulfatnya,” ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, seperti dikutip Sabtu (4/1/2025).
Sebelumnya, PTFI mendapatkan pengecualian dari larangan ekspor mineral mentah yang diberlakukan mulai Juni 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2023.
Relaksasi ini diperpanjang hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag Nomor 10 Tahun 2024, dengan alasan kapasitas produksi smelter yang belum mencapai 100 persen.
Meski PTFI kembali meminta kelonggaran, Bahlil belum memberikan keputusan. Sebaliknya, dia meminta agar perusahaan mempercepat perbaikan smelter yang mengalami kerusakan.
“Saya sudah rapat dengan Freeport. Saya minta mereka percepat perbaikannya. Awalnya mereka menargetkan selesai pada Agustus 2025, tetapi sekarang kita dorong agar selesai di Mei atau Juni,” ujar dia.
Keputusan terkait perlakuan terhadap PTFI hingga Juni 2025 akan dibahas lebih lanjut dengan Presiden.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan penyelesaian divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia pada kuartal pertama 2025.
“Kita coba, ya. Kita usahakan selesai pada kuartal I-2025,” ujar Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Dia mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses divestasi tersebut, meski tidak merinci apa saja masalahnya.
“Kami terus berusaha karena memang ada beberapa kesepakatan yang dinamikanya cukup kompleks,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta percepatan divestasi saham PTFI sebelum masa jabatannya berakhir.
Penambahan 10 persen saham ini akan membuat kepemilikan pemerintah atas PTFI meningkat menjadi 61 persen.
Mayoritas saham ini diperkirakan akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Sebanyak 80 persen keuntungan PTFI akan masuk ke kas negara melalui royalti, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, bea ekspor, dan bea keluar.
PT Freeport Indonesia juga mengalokasikan dana sebesar USD 100 juta per tahun hingga 2041 untuk investasi sosial.
Anggaran ini ditujukan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan.
“Ke depan, investasi sosial di bidang pendidikan akan semakin besar porsinya,” kata Group Leader Project Management Office PT Freeport Indonesia, Andriyana Saputro, di Komplek Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah, Kamis (12/12).
Sejak 1992 hingga 2023, Freeport telah menggelontorkan total dana investasi sosial sebesar USD 2,1 miliar. Dalam lima tahun terakhir, alokasinya mencakup USD 151,9 juta di 2024, USD 122 juta di 2023, USD 122,3 juta di 2022, USD 109,3 juta di 2021, USD 60,7 juta di 2020, dan USD 62,8 juta di 2019.
Prioritas program sosial Freeport berubah setiap tahun, tergantung fokus perusahaan. Pada 2023, alokasi terbesar digunakan untuk pendidikan, diikuti kesehatan, budaya, olahraga, ekonomi, dan infrastruktur.
Beberapa program yang berjalan saat ini meliputi Program Kampung Sehat, pembangunan asrama siswa, beasiswa, pengendalian malaria, serta pelestarian budaya Komoro. Selain itu, terdapat program untuk mendukung pengembangan Papua Football Academy dan pelatihan pengusaha lokal.
Dengan komitmen tersebut, Freeport terus berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua Tengah melalui pendekatan yang berkelanjutan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni