RADARTUBAN - Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur mendesak pemerintah segera menetapkan status darurat atas meluasnya wabah PMK di wilayah tersebut.
Ketua PPSDS Jatim, Muthowif, menyebut wabah ini telah menyebar hampir ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan mengancam keberlangsungan peternakan tradisional.
"Pemerintah harus segera bertindak cepat dengan langkah-langkah strategis untuk menekan penyebaran wabah ini," katanya pada Selasa (14/1).
Dia meminta agar pemerintah menggencarkan vaksinasi sapi secara gratis dengan kualitas terbaik untuk melindungi peternak tradisional dari kerugian besar.
Hingga kini, total sapi terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur mencapai 11.317 ekor sejak awal Desember 2024, hingga pertengahan Januari 2025.
Dari jumlah tersebut, 70 persen sapi sedang diobati, 22 persen sembuh, dan sisanya mati atau dipotong paksa untuk mencegah penyebaran.
Muthowif juga meminta pemerintah untuk membatasi pergerakan sapi melalui penerapan Surat Keterangan Sehat (SKK) pada hewan yang keluar dari kandang.
"Ini penting untuk mencegah penyebaran wabah lebih lanjut dan memastikan peternak tradisional tidak berhenti memelihara sapi," tegasnya.
Langkah-langkah lain seperti edukasi peternak, peningkatan pengawasan, dan distribusi vaksin yang lebih luas diharapkan mampu meredam eskalasi wabah PMK.
"Jika wabah ini tak terkendali, dampaknya akan sangat besar terhadap sektor peternakan dan perekonomian masyarakat," pungkas Muthowif.
Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan bahwa tingkat infeksi PMK masih berada di angka 3 persen dari total populasi sapi.
"Kami terus memasifkan vaksinasi untuk mengurangi dampak wabah ini, meskipun penyebaran wabahnya baru 3 persen," katanya.
Pemerintah telah mendistribusikan 25 ribu dosis vaksin, ditambah 325 ribu dosis dari APBD, dan 1,4 juta dosis dari Kementerian Pertanian. Meski begitu, kebutuhan vaksin di Jawa Timur masih mencapai 6-9 juta dosis. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni