RADARTUBAN – Pemerintah akan mengubah nama dan mekanisme Ujian Nasional (UN) sebagai bagian dari reformasi sistem evaluasi pendidikan di Indonesia.
Sistem baru ini dijadwalkan mulai diterapkan pada bulan November 2025 untuk jenjang SMA, SMK, dan MA, dengan perluasan ke jenjang pendidikan lainnya pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, dalam konferensi pers pada Senin (20/1/2025). Ia menjelaskan bahwa sistem baru akan mencakup siswa SD, SMP, MI, dan MTs mulai tahun depan. "Kelas enam dan sembilan akan menerapkan sistem baru tahun depan," ujarnya.
Toni juga menekankan bahwa pelaksanaan sistem baru hanya berlaku bagi sekolah atau madrasah yang telah terakreditasi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’fti, menegaskan bahwa istilah "ujian" tidak lagi akan digunakan dalam terminologi pendidikan. "Kami tidak akan menggunakan kata 'ujian'," kata Abdul Mu’fti.
Menteri Abdul menambahkan bahwa konsep pengganti ujian telah dirancang dan akan diumumkan kepada publik sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. Perubahan ini juga mencakup penghapusan istilah "zonasi" dalam sistem pendidikan dasar dan menengah.
Sebagai langkah awal, jumlah peserta pada masing-masing jenjang pendidikan akan dibatasi sesuai dengan kapasitas per kelas.
Reformasi ini muncul di tengah perdebatan mengenai sistem zonasi yang dinilai belum sepenuhnya efektif. Sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk mengembalikan UN sebagai tolak ukur kualitas pendidikan di Indonesia.(*)