RADARTUBAN - Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan perubahan sikap yang mencolok terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jika sebelumnya Jokowi tampak aktif mengawal dan mempromosikan proyek ini, kini dia terkesan tidak ingin terlalu terlibat dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Prabowo Subianto.
Sejak awal menjabat sebagai presiden, Jokowi menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Dia mengklaim bahwa proyek IKN adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya keputusannya sebagai presiden.
Jokowi juga menjelaskan bahwa ide pemindahan ibu kota ini sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan dia secara khusus meminta Bappenas untuk mengkaji kembali gagasan tersebut setelah dilantik pada 2014.
Dalam berbagai kesempatan, Jokowi tampak proaktif dalam mempromosikan IKN kepada investor dan masyarakat.
Dia bahkan berencana untuk berkantor di IKN selama 40 hari sebelum masa jabatannya berakhir, dengan agenda menggelar sidang kabinet, menerima tamu, dan melakukan groundbreaking sejumlah proyek investasi.
Perubahan Sikap dan Penyerahan ke Pemerintah Baru. Namun, menjelang berakhirnya masa jabatannya, Jokowi menunjukkan perubahan sikap yang signifikan.
Ketika Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan bahwa anggaran IKN belum ada dan bahkan diblokir, Jokowi meminta agar persoalan tersebut ditanyakan kepada pemerintah Prabowo Subianto.
"Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan pemerintah," kata Jokowi.
Jokowi juga mengaku bahwa komunikasinya dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, hanya sebatas menanyakan kabar dan tidak membahas mengenai IKN.
Dia menegaskan bahwa IKN merupakan urusan pemerintah dan tidak ingin persoalan ini ditarik-tarik ke ranah pribadinya.
"Membahas soal IKN) itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah," pungkasnya.
Perubahan sikap Jokowi ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi mengenai masa depan IKN.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa perbedaan kepentingan antara Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dapat menjadi hambatan bagi kelanjutan proyek IKN.
Dia bahkan menyebut bahwa masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo "gelap gulita".
Selain itu, proyek IKN Juga menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari ekonom, pengamat kebijakan publik, hingga aktivis lingkungan
Beberapa kritik yang dilontarkan antara lain mengenai keputusan Jokowi berkantor di IKN saat infrastruktur belum siap, pengelolaan Bandara IKN yang berpotensi diserahkan kepada pihak asing, obral hak atas tanah kepada investor, hingga kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari pembangunan IKN.
Perubahan sikap Jokowi terhadap IKN dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga jarak dari potensi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari.
Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru, Jokowi seolah ingin menghindari tanggung jawab jika proyek IKN mengalami kendala atau kegagalan.
Namun, sikap ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan investor dan masyarakat mengenai komitmen pemerintah terhadap IKN.
Jika pemerintahan Prabowo tidak memberikan dukungan yang kuat terhadap proyek ini, bukan tidak mungkin IKN akan terbengkalai dan menjadi warisan yang kurang membanggakan bagi Jokowi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni