RADARTUBAN - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025 mendatang.
Sidang ini menjadi momen krusial bagi umat Islam Indonesia dalam menentukan awal puasa, dengan prediksi kuat bahwa hilal akan terlihat.
Penetapan awal Ramadan ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang akan dipimpin langsung oleh Menteri Nasaruddin Umar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.
Kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan DPR dan Mahkamah Agung.
"Tahapan sidang isbat meliputi pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia, serta musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik," jelas Abu Rokhmad, Senin (10/2).
Dia mengajak masyarakat untuk menunggu hasil sidang dan mengikuti pengumuman resmi pemerintah mengenai awal Ramadan 1446 H.
"Harapannya, umat Islam di Indonesia dapat mengawali Ramadan secara bersama-sama," tambahnya.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Arsad Hidayat menilik data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.
Pada hari yang sama, hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, serta sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.
"Dengan kondisi ini, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat," kata Arsad.
Data hisab tersebut akan dikonfirmasi melalui rukyatul hilal yang dilakukan di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia.
Kemenag akan bekerja sama dengan Kantor Wilayah di berbagai daerah untuk melakukan pemantauan hilal.
Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan dalam sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama, sebelum keputusan resmi diumumkan kepada masyarakat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni