RADARTUBAN - Ribuan mahasiswa di Indonesia terancam kehilangan beasiswa, setelah pemerintah memangkas anggaran pendidikan secara signifikan.
Anasir Gerakan Mahasiswa Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali turun ke jalan sebagai bentuk protes.
Mereka mengirim dan menaburkan karangan bunga di depan Kantor Kementerian Keuangan Wilayah Bali.
Kepala Divisi Agitasi Propaganda FRONTIER-Bali, I Wayan Sathya Tirtayasa menyampaikan, aksi simbolik ini merupakan ungkapan duka atas kemerosotan dunia pendidikan.
Menurutnya, pemangkasan anggaran akan berdampak serius pada keberlangsungan pendidikan di Indonesia.
"Pendidikan sedang berduka. Seharusnya anggaran pendidikan diprioritaskan, bukan justru dikurangi," tegasnya.
Sekretaris Jenderal FRONTIER-Bali, A. A. Gede Surya Sentana, menyebut pemangkasan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
"Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Pemerintah seolah abai terhadap kebutuhan mahasiswa," ujarnya.
Pemangkasan yang dimaksud menyasar anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiksaintek) yang semula Rp 56,6 triliun dipangkas menjadi Rp 14,5 triliun.
Dampaknya sangat luas, termasuk pemotongan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 9 persen, Beasiswa Bakat dan Prestasi (BIP) 10 persen.
Selain itu ada juga Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) yang diefisiensi 10 persen, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 25 persen, serta pemangkasan Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) hingga 50 persen.
Sekjen FRONTIER-Bali mengungkapkan, ribuan mahasiswa berisiko kehilangan beasiswanya, bahkan calon mahasiswa tahun 2025 berpotensi tidak mendapat bantuan pendidikan akibat kebijakan ini.
"Ini pemangkasan yang sangat tidak masuk akal. Kampus-kampus akan kekurangan anggaran, yang berujung pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)," katanya.
Selain beasiswa, pemangkasan anggaran juga mengancam keberlangsungan perguruan tinggi karena minimnya bantuan operasional.
Jika hal ini terus berlanjut, kampus-kampus di Indonesia berisiko menaikkan UKT sebagai solusi tercepat untuk menutupi defisit anggaran.
"Akses pendidikan murah hanya akan menjadi angan-angan. Banyak mahasiswa yang bisa putus kuliah akibat kebijakan ini," tambahnya.
Sebagai tuntutan utama yang disuarakan pada aksi Minggu (16/2), mereka mendesak Presiden RI agar tidak memangkas anggaran pendidikan.
Selain itu juga menuntut supaya pemerintah memastikan setiap anak bangsa mendapatkan akses pendidikan gratis, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
"Pemerintah harus menjamin pendidikan, bukan justru fokus pada program makan siang gratis," pungkasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni