RADARTUBAN- Polisi mengerahkan 1.623 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2).
Aksi yang melibatkan sejumlah aliansi mahasiswa ini berlangsung dari bundaran Patung Kuda hingga depan Istana Negara.
"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Senin (17/2).
Personel gabungan ini terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan dilakukan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan.
"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Namun, jika eskalasi meningkat, arus lintas akan dialihkan," jelas Susatyo.
Dia juga mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas untuk mencari jalan alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di kawasan Patung Kuda.
Susatyo mengingatkan seluruh personel pengamanan untuk bertindak persuasif dan tidak terprovokasi.
Dia juga meminta para koordinator lapangan dan orator untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak memprovokasi massa.
"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati pengguna jalan yang melintas di sekitar Patung Kuda dan lokasi lainnya," tegasnya.
Aksi bertajuk “Indonesia Gelap” ini digerakkan oleh sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menyebut aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan.
Rafid menyatakan terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan:
1. Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
3. Mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan dan hambatan birokrasi.
4. Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Aksi ini menyikapi isu-isu yang tidak berpihak pada rakyat dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta keadilan," kata Rafid.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Jakarta dikerahkan di sejumlah titik.
Mereka bertugas mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif dan menghindari bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni