RADARTUBAN- Dalam beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan oleh seruan untuk menarik tabungan dari bank-bank BUMN.
Ajakan ini muncul setelah pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anaganta Nusantara (BPI Danantara) yang akan mengelola dividen dari 65 perusahaan BUMN, termasuk tiga bank besar pelat merah raksasa yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Sejumlah pengguna media sosial mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap keberlangsungan proyek ini dan memutuskan untuk memindahkan tabungan mereka ke bank swasta.
Namun, ada juga yang menentang ajakan tersebut, dengan alasan bahwa aksi penarikan dana secara massal dapat menyebabkan dampak yang negatif pada stabilitas ekonomi nasional.
Pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi adanya penarikan dana besar-besaran dari bank BUMN. Sementara itu, pihak Istana menegaskan bahwa BPI Danantara hanya mengelola dividen BUMN dan tidak mengambil dana dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Selain itu, badan ini juga akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi pengelolaan investasinya.
Di platform X atau yabg dulunya dikenal dengan Twitter, beberapa warganet mengungkapkan alasan mereka melakukan penarikan dana dari bank BUMN. Misalnya, akun X @terseponah mengaku telah membuka rekening di bank swasta sebagai langkah antisipasi.
"Bukannya enggak mengerti sama konsep Danantara, cuma meminimalisir worst case saja. Toh, enggak ada yang tahu Danantara ke depannya bakal berhasil apa enggak kerjaannya…" (Kalimat telah disesuaikan).
Larasati, warganet lain, menyebut bahwa ia merasa khawatir dengan keamanan dananya di bank BUMN. Lastri pun segera menarik tabungannya dan mengalokasikannya ke emas serta bank swasta.
Selain itu, bahkan dia juga menjual saham perusahaan-perusahaan pelat merah, dengan alasan bahwa Danantara berpotensi menjadi proyek yang gagal.
Alasan lainnya yang diserukan oleh Larasati yaitu kekhawatiran dirinya mengenai wacana pengawasan Danantara oleh Presiden ke-7 Joko Widodo serta organisasi keagamaan.
Dia juga meragukan transparansi badan ini, terutama karena adanya informasi yang menyebutkan bahwa BPI Danantara ini tidak bisa diaudit langsung oleh BPK dan KPK untuk keperluan penegakan hukum.
Akun @alpukattt, seorang warganet lainnya, menyatakan bahwa ia akan segera menarik gajinya dari rekening bank BUMN setiap kali menerima pembayaran, lalu memindahkannya ke bank swasta.
Ia merasa informasi terkait BPI Danantara masih belum jelas dan tidak ingin mengambil risiko.
Di sisi lain, ada pula masyarakat yang menolak seruan tarik dana dari bank BUMN. Mereka berpendapat bahwa tindakan ini bisa menimbulkan krisis keuangan dan mengganggu stabilitas perbankan nasional.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi penarikan dana dalam jumlah besar dari bank-bank BUMN akibat isu Danantara.
Ia menyatakan bahwa masyarakat sudah cukup bijak dalam menyikapi isu-isu semacam ini, serta memahami bahwa kinerja bank-bank BUMN masih dalam kondisi sangat baik.
Tiga bank BUMN utama—Mandiri, BNI, dan BRI—dilaporkan memiliki rasio Non-Performing Loan (NPL) di bawah 5% dan Net Interest Income (NII) di atas 1,5% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa ketiga bank tersebut dalam kondisi sehat.
Selain itu, ketiga bank ini juga akan melakukan buyback saham untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka di masa depan, meskipun hal ini tidak terkait dengan BPI Danantara.
Pemerintah telah memastikan bahwa BPI Danantara tidak akan menggunakan dana nasabah bank BUMN.
Badan ini hanya mengelola dividen dari bank-bank pelat merah serta dividen dari BUMN lain untuk diinvestasikan ke sektor-sektor prioritas nasional, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta industri substitusi impor dan digital.
Sebelumnya, dividen BUMN langsung masuk ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk digunakan dalam berbagai belanja negara.
Namun, dengan adanya BPI Danantara, dana tersebut akan diinvestasikan terlebih dahulu sebelum masuk ke kas negara.
Pemerintah mengklaim bahwa skema ini akan menciptakan sumber investasi mandiri yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada APBN.
Pesohor media sosial sekaligus youtuber Ferry Irwandi dalam cuitannya menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan Danantara akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional.
Jika berhasil, badan ini dapat menarik lebih banyak investasi global dan membantu mengurangi beban APBN dari sektor pajak.
Namun, jika gagal, dampaknya bisa cukup besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa transparansi, independensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan investasi Danantara harus menjadi prioritas utama. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni