RADARTUBAN – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu isu utama yang disoroti adalah insiden keracunan yang dialami sejumlah anak setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Dadan menjelaskan bahwa kasus keracunan yang terjadi lebih disebabkan oleh kendala teknis dalam proses penyediaan makanan.
Dadan juga menekankan bahwa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengolahan makanan belum terbiasa menangani produksi dalam skala besar, sehingga diperlukan waktu dan pelatihan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga.
"Ini merupakan masalah teknis yang sebetulnya bisa dimaklumi. Ketika kami melakukan uji coba, banyak ibu-ibu yang biasanya memasak hanya untuk lima orang, tiba-tiba harus memasak untuk 1.000 hingga 3.000 orang.
Butuh sekitar tiga bulan agar mereka bisa menguasai teknik memasak dengan kematangan dan rasa yang tepat, karena ini bukan hal yang mudah," ujar Dadan dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).
Sebagai langkah antisipasi, Dadan menyarankan agar pihak yang ingin bergabung dalam program MBG dan berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memulai produksi dalam skala kecil terlebih dahulu.
Hal ini bertujuan agar penyediaan makanan untuk program MBG dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.
Dadan juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh mitra katering dalam program ini. Banyak di antara mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan operasional MBG, termasuk dalam proses pencucian wadah makanan atau ompreng yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan.
"Banyak katering yang belum terbiasa mencuci ompreng dalam jumlah besar, sehingga mereka membutuhkan waktu hingga 14 jam untuk membersihkannya. Kami yang sudah berpengalaman mengetahui teknik dan trik khusus untuk mempercepat proses ini. Oleh karena itu, bahkan katering yang sudah profesional pun tetap perlu diberikan arahan agar lebih efisien," jelas Dadan.
Dadan mengakui bahwa program MBG masih dalam tahap evaluasi dan memerlukan berbagai perbaikan. Ia menegaskan bahwa setiap kali terjadi insiden terkait program ini, pihaknya segera mengambil langkah untuk mencari solusi yang tepat.
Salah satu isu yang turut mendapat perhatian adalah temuan ulat dalam makanan MBG yang disalurkan di Sumatera Selatan. Dadan menegaskan bahwa secara ilmiah, keberadaan ulat di luar wadah makanan tidak lazim terjadi.
"Saya seorang ahli entomologi, dan saya memahami bahwa tidak mungkin ada belatung yang masih hidup di luar ompreng," ujarnya.
Sebagai respons terhadap kejadian tersebut, BGN telah menerapkan peningkatan standar operasional prosedur (SOP) guna memastikan kualitas makanan yang disalurkan dalam program MBG.
Salah satu langkah yang kini diwajibkan adalah pendokumentasian makanan sebelum dikirim, baik dalam bentuk foto maupun video.
"Kami telah menambah SOP baru. Setiap kali makanan akan dikirim, harus dibuat dokumentasi berupa foto dan video. Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi makanan tetap baik hingga sampai ke sekolah. Jika tiba-tiba ada ompreng yang ditemukan mengandung belatung, tentu hal ini tidak normal dan perlu ditelusuri lebih lanjut," kata Dadan.
Dadan menegaskan bahwa program MBG dijalankan dengan sistem pengawasan yang ketat. Evaluasi dan koordinasi dilakukan setiap hari guna memastikan makanan yang disalurkan tetap sesuai standar.
"Setiap pagi kami menjalankan pelayanan, dan pada sore harinya kami langsung mengadakan rapat koordinasi dengan tim di seluruh Indonesia. Program ini sangat terkontrol dan terus diawasi," tambahnya.
BGN juga telah melakukan pemeriksaan sampel makanan di SPPG untuk memastikan tidak ada ulat dalam makanan yang disiapkan. Jika pun ada kemungkinan kontaminasi, maka seharusnya ulat tersebut sudah mati sebelum makanan disalurkan.
Sebelumnya, dugaan adanya makanan basi dan berulat dalam program MBG mencuat setelah insiden di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Delapan siswa dilaporkan mengalami gejala seperti pusing, sakit perut, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatera Selatan yang juga bertanggung jawab atas dapur umum MBG, Evie Hadenli, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
"Sampel makanan sudah kami serahkan ke BPOM untuk diperiksa, dan kami masih menunggu hasil laboratorium," kata Evie pada Rabu (19/2). (*)
Editor : Yudha Satria Aditama