RADARTUBAN – Sebuah video yang memperlihatkan siswa sekolah dasar (SD) belajar renang di lapangan basket sekolah viral di media sosial. Kejadian ini terjadi setelah sejumlah orang tua murid memprotes dugaan pungutan biaya untuk kegiatan pelajaran renang.
Dalam video yang beredar yang diunggah oleh akun Instagram @berita Indonesia_, tampak para siswa melakukan gerakan renang di atas lantai lapangan tanpa adanya air.
Keterangan dalam unggahan tersebut menyebutkan bahwa pembelajaran renang dipindahkan ke lapangan setelah pihak sekolah menghentikan kegiatan renang akibat protes dari para orang tua terkait iuran atau pembayaran.
Insiden ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan netizen. Banyak yang mempertanyakan keputusan pihak sekolah, terutama terkait penggunaan dana operasional yang seharusnya mencakup kegiatan seperti pelajaran renang.
Beberapa komentar netizen menyoroti adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk ekstrakurikuler seperti renang.
Hingga kini, pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut.
Namun, kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan untuk memastikan siswa mendapatkan hak belajar sesuai kurikulum tanpa membebani orang tua dengan pungutan tambahan.
Dari informasi keterangan yang ditulis oleh akun Instagram tersebut Diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung pendidikan gratis bagi siswa dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Bantuan itu berlaku untuk sekolah negeri dan swasta.
Pada tahun 2024, total dana BOS yang disalurkan mencapai Rp 52,07 triliun untuk 291.767 sekolah di seluruh Indonesia.
Namun faktanya, mayoritas sekolah menyebut bantuan tersebut tak cukup untuk mengkaver seluruh kebutuhan sekolah. Namun iuran dari sekolah negeri sering kali diprotes oleh sejumlah orang tua.
Sedangkan, sekolah swasta yang juga mendapatkan bantuan yang sama terlihat lebih bebas untuk menarik iuran dari orang tua siswa tanpa memicu protes.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara transparan dan adil agar tidak mengorbankan kualitas pembelajaran siswa. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama