RADARTUBAN- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga (28/3), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun. Defisit ini setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pada akhir Februari, tercatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun, yang merupakan 0,13 persen dari PDB," ungkap Sri Mulyani saat konferensi pers terkait APBN KiTA di kantornya di Jakarta Pusat, pada Kamis, (13/3).
Sri Mulyani menekankan bahwa defisit APBN di awal tahun ini masih berada dalam batas yang telah ditetapkan, yaitu Rp 616,2 triliun atau setara dengan 2,5e persen dari PDB.
"Saya ingatkan kembali, APBN dirancang dengan defisit Rp 616,2 triliun, sehingga defisit sebesar 0,13 persen masih sesuai dengan target 2,53 persen dari PDB," tambahnya.
Secara lebih rinci, pendapatan negara hingga Februari 2025 tercatat mencapai Rp 316,9 triliun, atau sekitar 10,5 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.
Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun, atau 9,6 persen dari total anggaran yang disiapkan untuk tahun ini. Belanja negara ini mencakup pengeluaran pemerintah pusat, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) serta belanja non K/L, dan juga transfer ke daerah.
"Belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun telah terealisasi 9,6 persen dari total anggaran tahun ini," tutupnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni