RADARTUBAN - Di tengah ramai protes publik, Sekjen DPR, Indra Iskandar, menjelaskan alasan mengapa pembahasan RUU TNI dilakukan di Hotel Fairmont.
Sebelumnya, keputusan menggelar rapat Panja RUU TNI di hotel mewah ini mendapat kritik dari publik, terutama karena berlangsung di tengah upaya efisiensi anggaran.
Indra menyatakan bahwa penyelenggaraan rapat di luar gedung DPR telah diatur dalam Tata Tertib DPR RI, tepatnya Pasal 254, yang mengatur mengenai waktu dan tempat rapat.
"Itu diatur di tatib pasal 254 aturannya, dengan izin pimpinan DPR ini sudah dilakukan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (15/3).
Indra menjelaskan bahwa pemilihan Hotel Fairmont Jakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena DPR memiliki kerja sama dengan hotel tersebut.
Hal ini membuat biaya lebih terjangkau. Selain itu, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan urgensi pembahasan RUU TNI, sehingga peserta rapat membutuhkan tempat yang nyaman untuk beristirahat.
"Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat," tambahnya.
Indra mengakui bahwa DPR memang sedang menjalankan efisiensi anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi masalah, karena pembahasan RUU TNI saat ini dianggap sebagai prioritas utama.
Selain itu sebagai bentuk protes publik terhadap RUU TNI, Hotel Fairmont Jakarta ramai mendapat rating bintang pada akun ulasan google dan tolakan terhadap RUU TNI.
"#TolakRUUTNI", tulis Andi Pamungkas pada ulasan google Hotel Fairmont Jakarta.
"Banyak tikus-tikus yang sembunyi di ruang rapat", tulis Jibril Malemba.
"Penyedia fasilitas DPR untuk sembunyi bahas RUU", tulis Muhammad Indra Adji.
Hal ini merupakan dukungan publik terhadap penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengkhawatirkan revisi UU TNI yang justru melemahkan profesionalisme militer.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, ada potensi pengembalian dwifungsi TNI akibat perluasan tentara aktif menjabat di jabatan sipil.
"Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan subtansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer," kata Andrie saat berorasi di depan ruang rapat Hotel Fairmont.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan RUU TNI yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah. Mereka mendesak agar proses legislasi tersebut segera dihentikan.
"Secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia," kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.
Editor : Yudha Satria Aditama