RADARTUBAN - Kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan makin menyeruak.
KPK mengungkap aliran suap dalam proyek pembangunan jalur kereta api yang melibatkan banyak kontraktor dan pejabat, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi Karya Sumadi telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi terkait mekanisme pelaksanaan proyek di internal Kemenhub pada 26 Juli 2023.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali lebih dalam keterlibatan berbagai pihak dalam dugaan korupsi tersebut.
"Kami masih mendalami siapa saja yang berperan dalam perkara ini," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat.
Meskipun tengah menangani berbagai kasus lain, KPK menegaskan bahwa penyelidikan skandal di DJKA tetap menjadi prioritas.
Asep menyebut pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari berbagai sumber, guna membongkar skema korupsi yang terjadi.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. Lembaga tersebut kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan 10 tersangka yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Dari hasil penyelidikan, beberapa pihak diduga berperan sebagai pemberi suap, di antaranya Dion Renato Sugiarto yang menjabat sebagai Direktur PT Istana Putra Agung, Muchamad Hikmat selaku Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, serta Yoseph Ibrahim yang sempat menjadi Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023. Selain itu, Parjono yang menjabat sebagai VP di perusahaan yang sama juga turut terseret dalam kasus ini.
Di sisi lain, sejumlah pejabat yang diduga menerima suap mencakup Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian, serta Putu Sumarjaya yang menjabat sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah.
Tak hanya itu, beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga masuk dalam daftar tersangka, seperti Bernard Hasibuan dari BTP Jawa Bagian Tengah, Achmad Affandi dari BPKA Sulawesi Selatan, Fadliansyah yang bertugas di bidang perawatan prasarana perkeretaapian, serta Syntho Pirjani Hutabarat dari BTP Jawa Bagian Barat.
Kasus ini diduga berkaitan dengan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, serta proyek jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
Selain itu, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, juga turut menjadi sorotan.
Tak ketinggalan, proyek perbaikan perlintasan sebidang di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera pun masuk dalam daftar proyek yang diduga terkait dengan praktik korupsi ini. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni