RADARTUBAN - Kondisi sektor perhotelan di Jawa Timur (Jatim) makin mengkhawatirkan.
Tertekan oleh tingkat hunian yang anjlok, 88 persen hotel di provinsi ini memprediksi bakal melakukan PHK massal.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, Dwi Cahyono, mengatakan saat ini okupansi hotel di Jatim hanya menyentuh 20 persen.
Persentasenya merosot, padahal pada musim Lebaran 2024 lalu, okupansi sempat mencapai 90 persen. Kini, di Lebaran 2025 rata-rata okupansi hanya 65–70 persen.
"Lebaran tahun ini turun hampir 20 persen dibandingkan tahun lalu," ungkap Dwi, Rabu (9/4).
Daya beli masyarakat yang melemah dan larangan study tour dari salah satu pemerintah provinsi diduga sebagai biang kerok jebloknya okupansi hotel.
Kebijakan efisiensi anggaran yang ketat dari pemerintah juga memperparah kondisi tersebut.
"Banyak hotel di daerah sudah mengurangi hari kerja pegawai dari enam hari menjadi empat hari dalam seminggu. Ini seperti masa pandemi lagi," tambah Dwi.
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada intervensi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar hampir tak terhindarkan.
"Kalau situasi ini tidak segera berubah, PHK besar-besaran hanya tinggal menunggu waktu," tegasnya.
Jika menilik data survei terbaru yang dirilis PHRI bersama Horwath HTL, seperti mengungkap fakta mencengangkan.
Dari 717 hotel di 30 provinsi yang disurvei, sebanyak 88 persen hotel memperkirakan harus memangkas karyawan dalam enam bulan ke depan.
Survei itu juga menunjukkan lebih dari separuh hotel mengalami penurunan pendapatan tahunan hingga 30 persen.
Bahkan, 48 persen hotel merasa terancam harus menutup operasional akibat defisit.
"Hotel kehilangan sumber omzet utama dari kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) pemerintah," kata Dwi.
Dia menyebutkan bahwa sektor MICE menyumbang 55 persen pemasukan hotel, dan tanpa itu, sebagian besar hotel sulit bertahan.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada Februari 2025 hanya 47,80 persen.
Hal ini menurun dari Januari 2025 yang mencapai 48,01 persen. Ini memperkuat tanda-tanda tekanan besar di sektor ini.
PHRI mendesak pemerintah agar mengevaluasi kebijakan efisiensi yang terlalu ketat dan tetap membuka ruang bagi kegiatan di hotel.
"Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai ekonomi daerah ikut mati," tutup Dwi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni