RADARTUBAN- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengetahui delapan tuntutan politik yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Termasuk permintaan agar Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka diganti melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, menurut Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Presiden tidak bisa serta-merta merespons atau mengambil keputusan atas desakan tersebut.
"Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Kita tahu, beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.
Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan menelaah seluruh isi tuntutan secara mendalam sebelum mengambil sikap.
Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran 2025, Wapres Gibran: AI Bisa Jadi Solusi Kemacetan
Menurutnya, keputusan penting seperti itu tak bisa diambil hanya berdasarkan satu pandangan atau tekanan politik semata.
“Beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement dan usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah yang tidak ringan dan sangat fundamental,” jelas Wiranto.
Dia menambahkan, kebijakan yang diambil oleh Presiden akan selalu mempertimbangkan berbagai sumber dan perspektif, bukan hanya dari satu pihak.
"Presiden mendengarkan tidak hanya satu sumber, kemudian mengambil keputusan, mengambil kebijakan,” tambahnya.
Baca Juga: Setelah MBG, Prabowo-Gibran Ingin Sekolah Rakyat Gratis Bisa Dilaksanakan Tahun Ini
Selain menanggapi substansi tuntutan, Wiranto juga menyampaikan pesan Prabowo agar masyarakat tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan yang justru berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Beliau menyampaikan kepada saya, kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini karena hanya akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kebersamaan kita sebagai bangsa,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari sejumlah tokoh militer senior seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, sebelumnya menyampaikan delapan poin tuntutan kepada Presiden Prabowo.
Salah satu tuntutan paling menonjol adalah desakan kepada MPR untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden.
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar sistem ketatanegaraan Indonesia dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli sebagai dasar hukum pemerintahan dan politik nasional. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni