RADARTUBAN - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memulai program pengiriman siswa nakal ke barak militer sejak (2/5).
Program ini bertujuan mendisiplinkan siswa yang sering melakukan pelanggaran seperti minum alkohol, kecanduan game, bolos sekolah, hingga tawuran, dengan durasi antara enam bulan hingga satu tahun secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Menurut psikolog anak dan remaja, Farraas Afiefah Muhdiar, program ini bisa memberikan efek positif dalam jangka pendek karena siswa menjadi lebih patuh dan disiplin.
Namun, ia menekankan bahwa kedisiplinan yang muncul akibat rasa takut bukanlah metode yang ideal.
Anak seharusnya didisiplinkan agar menyadari kesalahan, bukan sekadar takut akan hukuman.
Dampak jangka panjang program ini masih perlu dievaluasi, karena ada kekhawatiran siswa akan kembali ke perilaku lama setelah masa pembinaan selesai jika tidak ada dukungan dari sekolah dan lingkungan sekitar.
Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa siswa yang dikirim ke barak militer telah mendapat izin dari orang tua, terutama karena sebagian besar orang tua dianggap tidak mampu mendidik anak-anak mereka yang sudah menunjukkan perilaku mendekati kriminal.
Kebijakan ini menuai beragam reaksi, termasuk penolakan dari Komnas HAM yang menilai pengiriman siswa nakal ke barak militer tidak tepat dan bukan kewenangan TNI.
Di sisi lain, beberapa pihak di Jakarta memilih tidak mengikuti kebijakan ini dan memiliki pendekatan berbeda dalam menangani siswa bermasalah.
Secara keseluruhan, program ini masih menjadi perdebatan terkait efektivitas dan dampak psikologisnya, serta pentingnya pendekatan yang membuat anak sadar akan kesalahan, bukan hanya disiplin karena takut.
Dukungan lanjutan dari lingkungan sekolah dan keluarga sangat diperlukan agar perubahan perilaku siswa bisa bertahan lama. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni