RADARTUBAN - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengumumkan bahwa pelajaran mengenai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional mulai tahun ajaran 2025/2026.
Kebijakan ini mencakup semua jenjang pendidikan, dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pengumuman ini disampaikan oleh Wapres Gibran saat menghadiri acara Studium Generale bertajuk "Creative Job Opportunity with AI" di Auditorium Kampus Anggrek, BINUS University, Jakarta Barat, pada Jumat, 2 Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, beliau menyatakan bahwa keputusan ini telah dibahas dan disetujui dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
"Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK," ujar Wapres Gibran.
Tujuan dan Harapan
Pemerintah berharap bahwa dengan memasukkan pelajaran AI ke dalam kurikulum, generasi muda Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0.
Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di kancah global.
"Kita ingin anak-anak Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta teknologi.
Dengan memahami AI sejak dini, mereka akan memiliki bekal yang kuat untuk bersaing di masa depan," tambah Wapres Gibran.
Implementasi di Sekolah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan bertanggung jawab dalam menyusun modul dan materi pembelajaran AI yang sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing.
Selain itu, pelatihan bagi para guru juga akan dilakukan untuk memastikan mereka siap mengajarkan materi ini kepada siswa.
"Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan tinggi dan industri teknologi, untuk memastikan implementasi kurikulum AI berjalan dengan baik," ujar perwakilan dari Kemendikbudristek.
Respons Masyarakat
Pengumuman ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar menyambut baik langkah pemerintah ini sebagai upaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Namun, ada juga yang mengkhawatirkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil.
"Ini langkah maju yang patut diapresiasi, tetapi perlu dipastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai untuk mengajarkan AI," ujar seorang pemerhati pendidikan. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama