RADARTUBAN - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa korban keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan perlindungan asuransi.
Hal ini dimungkinkan karena BGN telah menjalin kerja sama dengan Puskesmas di wilayah setempat untuk menanggung biaya pengobatan korban.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, saat menanggapi insiden ratusan siswa di Bogor, Jawa Barat, yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
Tigor menyebutkan bahwa timnya segera melakukan langkah investigasi dengan menguji sampel bahan dan makanan melalui laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti.
Selain itu, pihak BGN juga telah memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas dalam pengelolaan makanan program tersebut.
"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5).
BGN menegaskan komitmennya untuk tetap bertanggung jawab atas penanganan medis dan pembiayaan bagi para korban.
Tigor menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Puskesmas setempat guna menanggung seluruh biaya pengobatan yang dibutuhkan.
"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," lanjut Tigor.
Selanjutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mendapatkan pelatihan ulang, khususnya bagi para penjamah makanan, guna mencegah insiden keracunan serupa di masa mendatang.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga akan menghentikan kerja sama dengan pemasok bahan makanan jika ditemukan adanya ketidaksegaran atau indikasi masalah lain pada bahan yang disediakan.
Penjamah makanan kurang waspada dalam proses pembelian bahan makanan dari pemasok.
Mereka seharusnya memeriksa asal-usul pemasok dengan teliti.
Jika ditemukan bahwa sumber permasalahan berasal dari bahan makanan, maka asal-usul pemasok harus segera ditelusuri.
Setelah diketahui pemasoknya, pihak terkait akan diberikan teguran.
Apabila tidak ada perbaikan dari pihak pemasok, kerja sama dengan pemasok tersebut akan dihentikan.
Tigor menyampaikan bahwa misi Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meminimalkan hingga menghilangkan risiko kasus keracunan.
Misi tersebut juga menjadi komitmen Badan Gizi Nasional (BGN), yang terus berupaya agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa BGN menargetkan pelaksanaan program ini berjalan dengan prinsip zero accident dan tanpa kasus keracunan.
Namun, tantangan tetap ada, mengingat saat ini terdapat 1.200 dapur MBG yang diawasi hanya oleh tiga direktur dan sekitar 20 pegawai.
Oleh karena itu, setiap kali muncul kasus yang diduga berasal dari bahan pangan, perlu dilakukan penelusuran menyeluruh.
Tigor juga menekankan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki ahli gizi dan SPPI yang akan dimintai keterangan untuk mengetahui proses dan kualitas penyajian makanan yang diberikan.
Sebelumnya, jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, dilaporkan meningkat.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 223 siswa dari tingkat TK hingga SMA menjadi korban keracunan tersebut.
"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5).
Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah.
Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni