RADARTUBAN - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan aturan jam malam bagi pelajar yang mulai berlaku 1 Juni 2025
membatasi aktivitas pelajar di luar rumah antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB dengan pengecualian untuk kegiatan pendidikan, agama, atau kebutuhan ekonomi mendesak yang didampingi orang tua.
Dedi Mulyadi menegaskan sanksi bagi pelajar yang melanggar bukan hukuman fisik, melainkan pemanggilan oleh guru bimbingan konseling, dengan tujuan membentuk generasi yang berakhlak dan kompetitif.
Beberapa orang tua mendukung kebijakan ini karena dianggap dapat mengurangi aktivitas negatif malam hari seperti tawuran dan balap liar, serta memperkuat ikatan keluarga dengan mengatur waktu pulang anak.
Orang tua seperti Nuraini dan Ela menyatakan setuju dengan aturan ini, dengan catatan ada mekanisme yang jelas dan sosialisasi dari sekolah serta pemerintah.
Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menolak aturan ini karena dianggap membatasi ruang ekspresi dan kreativitas anak, yang seringkali berkembang pada malam hari melalui diskusi dan kerja kelompok.
Beberapa orang tua skeptis terhadap efektivitas aturan ini dalam mencegah tawuran dan kenakalan remaja karena tawuran bisa terjadi kapan saja, termasuk siang hari, dan anak-anak kini lebih lihai mengatur kegiatan negatif lewat media sosial.
Mahasiswa yang bekerja paruh waktu juga merasa aturan ini menyulitkan karena banyak tugas dikerjakan malam hari setelah bekerja.
Aturan jam malam ini memicu perdebatan antara perlunya pengawasan untuk melindungi pelajar dari bahaya dan kekhawatiran bahwa pembatasan waktu bisa menghambat kreativitas dan aktivitas positif anak-anak di malam hari.
Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mencari solusi yang seimbang demi masa depan generasi muda Jawa Barat (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni