RADARTUBAN – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan bahwa rekrutmen CPNS 2025 dibatalkan.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, dalam pernyataan resminya pada Selasa (3/6).
Menteri Rini menegaskan bahwa pembatalan seleksi CPNS 2025 dilakukan untuk memprioritaskan penyelesaian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024, yang meliputi formasi CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Menurut Rini, proses seleksi CASN 2024 masih berlangsung, termasuk tahap kedua pengumuman hasil PPPK.
Pemerintah menargetkan proses pengangkatan CPNS 2024 tuntas maksimal pada Juni 2025, sementara untuk PPPK diharapkan selesai paling lambat Oktober 2025.
“Sempat terjadi penundaan dalam proses seleksi CASN 2024 karena ada beberapa evaluasi, terutama terkait mekanisme rekrutmen dan validasi data pegawai non-ASN,” ujar Menteri Rini.
Ia menambahkan, keputusan pembatalan CPNS 2025 adalah langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih proses seleksi ASN.
Dengan demikian, seluruh tahapan bisa berjalan profesional, transparan, dan tepat sasaran.
Kebijakan ini tentu berdampak pada sejumlah kalangan, khususnya bagi masyarakat yang berencana mendaftar CPNS 2025.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah batas usia maksimal 35 tahun untuk pendaftaran CPNS.
Dengan tidak dibukanya rekrutmen CPNS pada 2025, maka pelamar yang lahir pada tahun 1990 dan 1991 dipastikan kehilangan kesempatan terakhir untuk ikut seleksi CPNS, karena tahun depan usia mereka sudah melewati ambang batas maksimal.
Menteri Rini menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru membuka pendaftaran baru sebelum menyelesaikan seleksi yang tengah berjalan.
“Prioritas kami saat ini adalah menyelesaikan seleksi CASN 2024 dengan sebaik-baiknya, memastikan setiap tahapan berjalan dengan lancar dan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ungkapnya.
KemenPAN-RB bersama BKN berkomitmen untuk menjaga kualitas pengangkatan ASN dengan memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional dan akuntabel. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni