P&G Rencanakan PHK 7.000 Karyawan Akibat Dampak Perang Dagang
RADARTUBAN - Procter & Gamble (P&G), salah satu perusahaan fast moving consumer goods (FMCG) terbesar di dunia, berencana melakukan pemangkasan sekitar 7000 karyawan secara bertahap dalam kurun dua tahun ke depan.
Langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) ini disebut-sebut sebagai dampak dari perang dagang yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut laporan The Guardian pada Sabtu (7/6), rencana PHK tersebut diumumkan oleh Chief Financial Officer P&G, Andre Schulten, dalam sebuah konferensi konsumen yang digelar Deutsche Bank di Paris, Kamis (5/6).
Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa pemutusan hubungan kerja massal ini akan mencakup sekitar 15% dari total tenaga kerja non-manufaktur perusahaan saat ini.
Perusahaan yang berbasis di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat itu tercatat memiliki sekitar 108.000 karyawan secara global per Juni 2024.
Dengan demikian, jumlah karyawan yang akan terdampak PHK dalam dua tahun ke depan setara dengan sekitar 6% dari total tenaga kerja global P&G saat ini.
"Program restrukturisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kemampuan kami dalam memberikan algoritme jangka panjang kami selama dua hingga tiga tahun mendatang," kata Schulten.
Meski demikian, ia menilai bahwa langkah pemangkasan karyawan ini bukanlah solusi jangka pendek yang efektif untuk mengatasi berbagai tekanan yang tengah dialami perusahaan.
Seperti banyak perusahaan lain di Amerika Serikat, P&G saat ini mengalami penurunan penjualan karena konsumen mulai mengurangi belanja mereka.
Selain itu, kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump turut memberikan dampak signifikan.
Procter & Gamble menghadapi peningkatan biaya operasional akibat banyaknya bahan baku, kemasan, dan sejumlah produk jadi yang masih bergantung pada pasokan dari China.
"Namun, hal itu tidak menghilangkan tantangan jangka pendek yang saat ini kami hadapi," jelasnya.
Pihak perusahaan menyatakan akan mengeksplorasi alternatif sumber bahan baku serta meningkatkan efisiensi produksi guna meminimalkan dampak dari kebijakan tarif tersebut.
Meski begitu, perusahaan juga membuka kemungkinan untuk menaikkan harga beberapa produknya sebagai langkah untuk mencegah potensi kerugian. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni