RADARTUBAN - Data garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sudah tidak relevan dan berpotensi menyebabkan jutaan warga miskin tidak tersentuh bantuan sosial (bansos).
Indikator yang dipakai BPS sejak 1976 belum diperbarui secara signifikan, sementara lembaga internasional seperti Bank Dunia.
telah melakukan penyesuaian indikator garis kemiskinan yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin secara global.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Economic Law Studies (CELIOS), mendesak agar BPS segera merevisi indikator garis kemiskinan nasional dengan melibatkan akademisi dan lembaga nasional agar data mencerminkan kondisi masyarakat saat ini.
Data yang tidak akurat ini membuat pemerintah berisiko salah sasaran dalam menyalurkan bansos.
Sehingga kelompok miskin yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak terjangkau.
Keprihatinan serupa disampaikan ekonom Wijayanto Samirin yang menilai standar garis kemiskinan BPS terlalu rendah sehingga menimbulkan rasa puas palsu dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan.
Data yang rendah membuat pemerintah merasa angka kemiskinan turun, padahal kenyataannya masih banyak yang rentan miskin dan tidak mendapatkan bantuan memadai.
Di lapangan, banyak laporan dari pemerintah daerah dan aktivis sosial yang menemukan warga miskin layak menerima bansos tetapi tidak tercatat dalam data penerima.
Selain itu, masalah data ganda dan ketidaksesuaian data kependudukan juga menyulitkan penyaluran bansos tepat sasaran.
Peneliti dari lembaga Next Policy menyarankan pemerintah melakukan pemadanan data kemiskinan dari berbagai sumber menjadi satu basis data komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah.
dan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk verifikasi agar mengurangi kesalahan data dan meningkatkan efektivitas penyaluran bansos.
Ketidaktepatan data ini menyebabkan hampir separuh penerima bansos tidak tepat sasaran, baik exclusion error (yang berhak tidak mendapat bantuan) maupun inclusion error (yang tidak berhak malah menerima bantuan).
Hal ini membuat dana bansos tidak optimal dan tidak efektif mengentaskan kemiskinan.
Perbedaan garis kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia juga menjadi masalah serius. BPS menggunakan standar yang dianggap terlalu rendah.
Sementara Bank Dunia menggunakan standar yang lebih tinggi, yang jika diadopsi bisa menunjukkan jumlah penduduk miskin yang jauh lebih besar dan rentan tidak terdata dengan baik.
Hal ini berimplikasi pada kebijakan publik yang kurang tepat sasaran. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni