RADARTUBAN- Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp 694,2 triliun, atau sekitar 25,7% dari total anggaran dalam APBN tahun ini.
Angka ini mengalami kenaikan 27% dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Mei 2024 yang telah mencapai 35,6% dari total pagu APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja pemerintah terbagi dalam dua komponen utama, yakni belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp 368,5 triliun.
Ia menyoroti bahwa pada Mei 2025 terjadi percepatan dalam belanja barang dan modal dibandingkan bulan sebelumnya.
"Sebelumnya, belanja perlindungan sosial mendominasi, tetapi pada Mei terlihat percepatan pada belanja barang dan belanja modal," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (17/6).
Belanja modal mengalami lonjakan signifikan dengan realisasi Rp 55,6 triliun pada Mei 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 18,9 triliun direalisasikan dalam satu bulan.
Rincian belanja modal meliputi pembelian peralatan dan mesin (Rp 47,8 triliun), pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan (Rp 8,6 triliun), serta pembangunan gedung dan bangunan (Rp 2,9 triliun).
Di sisi lain, belanja barang telah terealisasi sebesar Rp 97,4 triliun, di mana Rp 26 triliun dikeluarkan hanya dalam bulan Mei.
Anggaran ini mencakup berbagai sektor, termasuk layanan publik senilai Rp 50,6 triliun, yang mencakup alokasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 4,1 triliun untuk 89.000 sekolah.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk subsidi biodiesel sebesar Rp 15,8 triliun, layanan kesehatan masyarakat Rp 7,5 triliun, serta beasiswa LPDP senilai Rp 2,2 triliun bagi 10.500 mahasiswa.
Pemerintah juga menganggarkan Rp 9,4 triliun untuk pemeliharaan aset negara.
Suahasil menambahkan bahwa belanja barang juga mencakup pengadaan Barang Milik Negara (BMN) yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.
Pada 2024, nilai penyerahan BMN mencapai Rp 113 triliun, mencakup pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp 59,5 triliun, serta tanah dan bangunan senilai Rp 19,3 triliun.
Di tahun 2025, alokasi BMN dalam bentuk persediaan diperkirakan mencapai Rp 205 triliun.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa proses penyerahan dilakukan sesuai dengan tata kelola aset yang berlaku. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni