RADARTUBAN - Presiden Prabowo Subianto beberapa kali turun tangan membatalkan kebijakan menteri yang menuai polemik di masyarakat.
Berikut lima kebijakan penting yang akhirnya dianulir Prabowo demi meredam gejolak publik:
1. Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen
Prabowo membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang-barang esensial.
Kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah seperti mobil, kapal pesiar, dan properti mewah, tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat.
Keputusan ini diambil setelah gelombang protes dari masyarakat yang khawatir harga kebutuhan pokok akan naik drastis.
2. Anulir Larangan Penjualan Elpiji 3 Kg oleh Pengecer
Larangan penjualan elpiji 3 kg oleh pengecer yang dikeluarkan Kementerian ESDM sempat membuat gas melon langka dan antrean panjang di pangkalan.
Prabowo langsung memerintahkan Menteri ESDM untuk membatalkan larangan tersebut dan mengizinkan pengecer kembali berjualan seperti biasa.
Demi memudahkan akses masyarakat kecil terhadap gas subsidi.
3. Penegasan Sengketa 4 Pulau
Polemik status empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang) akhirnya diputuskan langsung oleh Prabowo.
Dia meminta keputusan segera diumumkan ke publik agar tidak menimbulkan keresahan, dan berdasarkan dokumen Kemendagri, keempat pulau tersebut dinyatakan masuk wilayah Aceh.
4. Penyesuaian Pajak Barang Mewah
Selain PPN, Prabowo juga mengoreksi kebijakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) agar hanya dikenakan pada barang-barang tertentu yang tidak berdampak pada kebutuhan masyarakat luas, merespons kekhawatiran akan inflasi dan daya beli masyarakat.
5. Evaluasi Kebijakan Subsidi dan Komoditas Esensial
Prabowo juga menegaskan evaluasi terhadap kebijakan subsidi dan distribusi komoditas esensial lain yang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat, memastikan penyaluran tetap adil dan tidak memberatkan rakyat kecil.
Langkah-langkah ini menunjukkan respons cepat Prabowo terhadap kebijakan kontroversial, dengan mengutamakan kepentingan dan kenyamanan masyarakat luas. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama