RADARTUBAN – Situs resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur (Diskominfo Jatim) diretas pada Rabu siang, 25 Juni 2025.
Peretasan ini menjadi sorotan publik setelah muncul kalimat provokatif bertuliskan “Copot Jabatan dan Penjarakan Khofifah” di halaman utama situs tersebut.
Insiden terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat laman masih dapat ditemukan melalui mesin pencarian.
Namun, ketika diakses kembali sekitar pukul 16.00 WIB, situs tidak lagi bisa dibuka dan menampilkan notifikasi bahwa server tidak ditemukan.
Serangan ini menimbulkan kekhawatiran mengingat situs Diskominfo merupakan kanal informasi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penyusupan ini dinilai sebagai aksi terorganisasi yang menyasar langsung institusi pemerintahan dan menyebarkan pesan politik yang mengundang polemik.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan adanya peretasan tersebut.
Dia mengatakan saat ini timnya sedang melakukan penelusuran mendalam untuk mengidentifikasi pelaku dan memulihkan sistem.
“Saat ini sedang proses tracing. Website kami di-hack,” ungkap Sherlita kepada wartawan.
Dia belum memberi keterangan lebih lanjut terkait motif atau siapa pihak yang bertanggung jawab, namun menegaskan bahwa tim keamanan siber kini bekerja intensif bersama lembaga terkait.
Sebagai respons awal, tim teknis segera melakukan penanganan darurat dan meningkatkan sistem pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang.
Keamanan digital menjadi fokus utama, mengingat situs pemerintah menjadi sasaran empuk dalam lanskap ancaman dunia maya yang kian kompleks.
Publik pun menanggapi insiden ini dengan beragam reaksi. Sejumlah warganet menyuarakan kekhawatiran mereka terkait lemahnya sistem keamanan situs pemerintah daerah.
Hal ini memicu perbincangan mengenai pentingnya peningkatan kemampuan deteksi dan pertahanan siber di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Peristiwa ini menjadi pengingat nyata bahwa keamanan siber bukan lagi sekadar konsep, melainkan tantangan serius yang membutuhkan kesiapsiagaan sistemik.
Meski laman provokatif tak lagi bisa diakses, dampak kejutnya sudah telanjur menyentuh kepercayaan publik. (*)