RADARTUBAN – Menteri Kebudayaan Fadli Zon melontarkan kritik tajam terhadap pola kepemimpinan kepala daerah yang dianggap masih terlalu administratif dan minim sentuhan budaya.
Dia menekankan, zaman sudah berubah—dan pemimpin lokal harus ikut berubah.
"Kepemimpinan daerah tak bisa lagi hanya soal tanda tangan dan proyek. Harus berbasis nilai budaya, berpijak pada akar kearifan lokal namun tetap adaptif terhadap globalisasi," tegas Fadli dalam Retret Gelombang II: Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah 2025 di IPDN Jatinangor, Rabu (25/6) dikutip dari JawaPos.com.
Fadli mengingatkan bahwa Asta Cita ke-8 dalam visi Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar jargon.
Penguatan budaya dan karakter bangsa wajib menjadi fondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan nasional maupun daerah.
Politiisi senior Partai Gerindra itu menyentil langsung kepala daerah yang terlalu sibuk dengan urusan teknokratis namun abai terhadap pembangunan karakter dan jati diri daerahnya.
“Jangan sampai budaya hanya jadi kosmetik acara. Budaya adalah roh pembangunan. Tanpa itu, pembangunan kehilangan arah,” ujar Fadli dengan nada serius.
Menbud Fadli menyinggung ironi: Indonesia memiliki 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa, namun peran budaya sering dipinggirkan.
Salah satu contohnya adalah lemahnya dukungan daerah terhadap museum dan cagar budaya.
“Museum masih dianggap etalase belakang. Seharusnya jadi pusat edukasi publik dan simbol identitas,” tandas orang dekat Presiden Prabowo itu.
Fadli juga mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan percepatan penyusunan PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) sesuai amanat UU Nomor 11/2010 dan UU Nomor 5/2017.
Fadli Zon mendesak pemerintah daerah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor budaya—khususnya penguatan museum dan pelestarian cagar budaya.
Tanpa komitmen fiskal yang jelas, menurutnya, pemajuan kebudayaan hanya akan jadi lip service.
Dalam nada yang lebih kolaboratif, Fadli menekankan bahwa kebudayaan adalah kerja bersama: pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil.
“Kita bicara tentang soft power. Kalau negara lain bisa menjual budaya lewat K-pop atau anime, Indonesia pun bisa—asal kita punya keberanian politik budaya,” tutupnya. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama