RADARTUBAN – Dukungan terhadap swasembada pangan terus diperkuat oleh berbagai sektor, termasuk lembaga pemasyarakatan (lapas).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kadiyono, mengajak seluruh lapas di wilayahnya untuk mengoptimalkan lahan yang dimiliki guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.
“Swasembada pangan dan ketahanan pangan harus didukung secara konkret. Lahan yang dimiliki Lapas agar dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan,” ujar Kadiyono,Sabtu (5/7).
Kadiyono menegaskan bahwa dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden RI serta program akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ia menyampaikan bahwa tanggung jawab lapas tidak hanya sebatas pada pengamanan dan perawatan warga binaan, tetapi juga berperan aktif dalam agenda pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan.
“Kalau melihat hasil seperti ini (tanaman padi siap panen) ada kebanggaan tersendiri. Kolaborasi dan sinergi antar lintas sektor terjalin dengan baik,” jelasnya.
Beberapa lapas di Jawa Timur memiliki lahan pertanian yang luas.
Lapas Bojonegoro tercatat memiliki lahan terluas yakni 23,7 hektare, diikuti Lapas Malang dengan 20,5 hektare.
Selain itu, Lapas Banyuwangi dan satu unit lainnya di Malang masing-masing memiliki lahan seluas 2 hektare.
Sementara itu, lahan milik Lapas Pamekasan di Madura sedang dalam proses penataan ulang agar dapat difungsikan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan.
Kadiyono menambahkan bahwa meskipun tidak semua lapas memiliki lahan luas, peningkatan kinerja dan komunikasi lintas sektor tetap menjadi kunci keberhasilan program swasembada pangan.
“Tidak semua Lapas mempunyai lahan luas, sehingga diperlukan peningkatan kinerja dan komunikasi lintas sektor untuk meningkatkan swasembada dan ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan,” terang Kadiyono.
Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro, Harry Winarca, menyampaikan bahwa dari total 23,7 hektare lahan bersertifikat yang dimiliki, baru sekitar separuhnya yang dapat dimanfaatkan secara aktif. Hal ini disebabkan oleh kondisi lahan yang berupa sawah tadah hujan.
Namun begitu, menurut Harry, pengelolaan lahan ini telah memberikan hasil positif.
Sistem pembagian hasil pertanian tidak hanya membantu program pembinaan di lapas, tetapi juga menjaga keamanan lahan yang dikelola bersama para petani mitra.
“Pemanfaatan lahan Lapas Bojonegoro untuk ketahanan pangan sangat dirasakan dampaknya dan akan terus ditingkatkan ke depannya,” ucap Harry.
Dengan potensi lahan yang dimiliki dan semangat kolaboratif antar pihak, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan.
Pemanfaatan lahan lapas tak hanya memberi manfaat bagi warga binaan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi ketahanan pangan yang berkelanjutan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni