RADARTUBAN – Kondisi infrastruktur jalan di Jawa Timur tahun 2024 menghadirkan kontras tajam antarwilayah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur baru-baru ini merilis data mengejutkan: meski beberapa kota besar seperti Surabaya, Madiun, dan Probolinggo mencatat angka kemantapan jalan di atas 95 persen, sejumlah daerah lainnya masih berjibaku dengan jalan rusak berat dan tidak layak.
Yang paling mencolok, Kabupaten Sampang menempati urutan terbawah dengan lebih dari separuh jalannya dalam kondisi rusak.
Fenomena ini menandakan masih adanya kesenjangan infrastruktur antarwilayah di provinsi dengan populasi terbesar kedua di Indonesia ini.
Kota Surabaya Nyaris Sempurna, Jadi Role Model Kualitas Jalan Perkotaan
Berdasarkan data BPS Jatim, Kota Surabaya mencatat rekor tertinggi, dengan 99,56 persen dari total jalan dalam kondisi mantap, hanya 0,44 persen yang tidak mantap.
Capaian ini menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah kota dalam merawat dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.
“Surabaya konsisten mempertahankan kualitas jalan kota hingga mendekati sempurna. Ini bukti konkret dari manajemen infrastruktur yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Kepala BPS Jatim, Zulkipli.
Selain Surabaya, berikut adalah daerah yang menorehkan prestasi membanggakan dalam kategori kemantapan jalan:
Kota Madiun: 98,19 persen mantap | 1,81 persen tidak mantap
Kota Probolinggo: 97,53 persen mantap | 2,47 persen tidak mantap
Kabupaten Sidoarjo: 95,87 persen mantap | 4,13 persen tidak mantap
Kota Malang: 95,18 persen mantap | 4,82 persen tidak mantap
Capaian di atas 95 persen menjadi indikator bahwa daerah-daerah ini telah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Ironi Sampang: Jalan Rusak Lebih Banyak dari Jalan Layak
Di sisi lain, Kabupaten Sampang menjadi sorotan tajam, karena mencatat persentase jalan tidak mantap mencapai 58,54 persen, sedangkan hanya 41,46 persen yang dalam kondisi layak.
Ini berarti lebih dari separuh infrastruktur jalan di Sampang dalam kondisi rusak atau rusak berat.
Daerah Lain dengan Tingkat Kerusakan Jalan Tinggi
Berikut daftar daerah lain di Jatim dengan proporsi jalan tidak mantap di atas 40 persen:
Kabupaten Lamongan: 55,14 persen mantap | 44,86 persen tidak mantap
Kabupaten Pacitan: 58,25 persen mantap | 41,75 persen tidak mantap
Kabupaten Pamekasan: 58,35 persen mantap | 41,65 persen tidak mantap
Angka-angka ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, mengingat jalan merupakan tulang punggung mobilitas, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Berdasarkan laporan resmi BPS Jatim, total panjang jalan kabupaten/kota mencapai 40.056,05 km.
Terdiri dari jalan kabupaten: 35.605,59 km dan jalan kota: 4.436,99 km.
Rata-rata kemantapan jalan Jatim 2024 sebesar 78,69 persen dan rata-rata jalan tidak mantap: 21,30 persen.
Angka ini menurun 3,86 persen dibanding tahun 2023, mengindikasikan bahwa ada daerah yang mengalami degradasi infrastruktur, baik karena faktor usia jalan, beban kendaraan, maupun minimnya perawatan rutin.
Data BPS Jatim menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan tidak merata.
Kota-kota besar yang memiliki anggaran kuat dan tata kelola modern cenderung mampu mempertahankan kemantapan jalan tinggi.
Sebaliknya, kabupaten dengan anggaran terbatas dan tantangan geografis lebih besar kesulitan untuk menjaga kondisi jalan tetap layak.
Diperlukan intervensi dari Pemprov Jatim dan pemerintah pusat, termasuk redistribusi anggaran dan program padat karya, agar ketimpangan ini tidak semakin lebar.
Karena buruknya jalan tak hanya menghambat ekonomi, tapi juga berisiko pada keselamatan dan kesejahteraan warga.
Kondisi jalan yang baik adalah cerminan komitmen pemerintah dalam melayani rakyatnya. Surabaya dan sejumlah kota lain sudah membuktikan bahwa jalan mulus bukan impian.
Namun bagi daerah seperti Sampang, Lamongan, Pacitan, dan Pamekasan, data BPS 2024 menjadi tamparan keras sekaligus panggilan aksi nyata.
Apakah daerahmu sudah bebas dari jalan berlubang dan bergelombang? Saatnya masyarakat ikut mengawal anggaran infrastruktur agar tepat sasaran dan berdampak nyata. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama