RADARTUBAN - Pemerintah Kota Surabaya terus tancap gas mempercepat roda ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.
Targetnya tak main-main: sebanyak 153 Koperasi Merah Putih yang sudah sah secara hukum ditargetkan aktif beroperasi semua paling lambat September 2025.
Hingga Senin (21/7), baru tiga koperasi yang resmi beroperasi. Namun, Pemkot menegaskan, bulan depan, semuanya harus sudah jalan — sesuai target nasional.
“Target pusat itu Oktober. Provinsi maunya akhir September. Maka kami kejar pertengahan September harus full operasional semua,” tegas Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Febrina Kusumawati dikutip dari JawaPos.com.
Sebanyak 153 koperasi kelurahan Merah Putih di Surabaya sudah teregistrasi di Kementerian Hukum.
Artinya, status hukumnya tak lagi jadi kendala. Yang kini dikejar adalah keberfungsian koperasi secara nyata di lapangan: bergerak, menggaji orang, dan memutar ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meluncurkan gerakan 80.081 Koperasi Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (21/7) di Klaten, Jawa Tengah.
Langkah ini digadang-gadang sebagai senjata pemerintah pusat untuk membumikan ekonomi kerakyatan.
Febri menekankan, sukses tidaknya koperasi Merah Putih tergantung pada kemitraan strategis, terutama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun, dia mengingatkan bahwa cara mendekati tiap BUMN tidak bisa disamaratakan.
“Pendekatan ke tiap BUMN harus spesifik. Kami juga mulai buka potensi kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Samsat,” ungkap perempuan berjilbab itu.
Tak main-main, ada peluang bahwa pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen-opsen lainnya bisa dikaitkan dengan skema kinerja koperasi.
“Misalnya dalam konteks jasa layanan, pengelolaan administrasi, atau distribusi — semuanya bisa dipetakan agar koperasi punya ruang berkontribusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Kepala Bapenda Kota Surabaya itu menegaskan bahwa koperasi tak boleh hanya menunggu dana atau pinjaman bank.
“Kalau menunggu utang cair dulu baru mau jalan, ya akan ketinggalan. Negara harus hadir, bahkan sejak koperasi belum punya modal pun sudah harus mulai bergerak. Karena begitu operasional, mereka akan butuh tenaga kerja,” kata Febri.
Menurutnya, koperasi yang sudah aktif pasti akan menciptakan permintaan baru di level lokal. Misalnya, kebutuhan tenaga kurir, packaging, hingga admin.
“Dari situ kita bisa lihat dampaknya langsung. Pekerjaan lokal muncul, dan ekonomi rakyat benar-benar bergerak dari bawah, bukan top-down,” imbuhnya.
Surabaya menjadi salah satu kota yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat dalam implementasi program Koperasi Merah Putih.
Oleh karena itu, seluruh perangkat kelurahan dan stakeholder lokal diharapkan all out.
“Yang kami dorong itu bukan sekadar angka atau jumlah koperasi, tapi bagaimana koperasi ini bisa hidup, bernafas, dan jadi jantung ekonomi kelurahan,” pungkas Febri.
Dengan target realistis tapi agresif, kota ini ingin membuktikan bahwa ekonomi kerakyatan bukan slogan, tapi solusi konkret untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dari bawah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni