RADARTUBAN – Meski angka kemiskinan nasional diklaim terus menurun, nyatanya masih ada 23,85 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan per Maret 2025.
Data terbaru ini dirilis langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan mengungkap fakta menarik sekaligus miris: lebih dari separuh warga miskin Indonesia tinggal di Pulau Jawa!
Pulau dengan jumlah penduduk terpadat ini kembali mencatatkan dominasi dalam hal jumlah warga miskin, yakni 12,56 juta jiwa—atau setara 52,66% dari total penduduk miskin nasional.
Sementara itu, Pulau Kalimantan justru jadi wilayah dengan jumlah termiskin paling kecil, yakni hanya 0,89 juta jiwa (sekitar 3,75%).
“Distribusi penduduk miskin di Indonesia masih sangat timpang secara spasial. Pulau Jawa menanggung beban paling berat,” tegas Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, dalam konferensi pers nasional yang digelar di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (25/7).
Dalam paparan lengkapnya, BPS juga menyebutkan bahwa mayoritas wilayah Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan, terutama Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mencatatkan progres tertinggi dengan penurunan sebesar 0,22% poin dibandingkan data September 2024.
Namun, Maluku dan Papua justru mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.
Hal ini memperlihatkan adanya tantangan besar di wilayah timur Indonesia yang selama ini masih menghadapi ketimpangan infrastruktur dan akses ekonomi.
Meski jumlahnya masih terbilang besar, 23,85 juta jiwa penduduk miskin saat ini justru menjadi angka terendah dalam dua dekade terakhir.
Secara persentase, angka ini setara 8,47% dari total populasi Indonesia, turun tipis 0,03% poin dari September 2024.
“Angka ini patut diapresiasi sebagai kemajuan. Namun tetap harus disikapi kritis, karena beban kemiskinan belum merata dan masih menyisakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem di beberapa daerah,” tutur Ateng.
Ketimpangan spasial menjadi sorotan penting dalam rilis ini. Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi dan infrastruktur nasional, jumlah warga miskin di wilayah ini tetap tinggi, mengindikasikan beban populasi dan urbanisasi yang belum terkelola optimal.
Beberapa faktor pemicunya antara lain urbanisasi tanpa pemerataan pekerjaan, kenaikan biaya hidup perkotaan, serta ketimpangan antara desa dan kota di dalam Jawa itu sendiri.
Para pengamat kebijakan sosial dan urbanisasi menyarankan agar pemerintah pusat maupun daerah tidak hanya fokus pada penurunan statistik angka kemiskinan, tapi juga menyasar pada:
- Kualitas hidup warga miskin
- Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan
- Peluang mobilitas ekonomi, terutama di wilayah kantong urban
Dengan data ini, pemerintah diharapkan dapat merancang peta jalan pengentasan kemiskinan berbasis wilayah dan tidak lagi mengandalkan kebijakan nasional yang bersifat seragam. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni