RADARTUBAN - Simbol bajak laut topi jerami dari anime populer Jepang, One Piece, kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia.
Simbol ini bukan hanya dikenal di kalangan penggemar anime, tetapi juga pernah digunakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres Pilpres 2024, di mana ia mengenakan pin ikonik "Jolly Roger" di atas kemeja biru langit.
Pada saat itu, banyak pihak menganggap langkah Gibran sebagai strategi komunikasi untuk menarik perhatian generasi muda dan penikmat budaya pop.
Pin bajak laut topi jerami sendiri, menurut pakar mode, memiliki makna kebebasan, solidaritas, dan persahabatan—nilai-nilai yang juga diusung oleh karakter utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Gibran dinilai menggunakan simbol ini untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia, sebagai negara maritim, harus menjaga kedaulatannya seperti Luffy yang bermimpi menjadi Raja Bajak Laut—penguasa lautan.
Namun, memasuki bulan Agustus 2025 jelang perayaan HUT ke-80 RI, bendera dan simbol bajak laut "One Piece" dipasang oleh sejumlah warga di berbagai daerah dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bahkan menyatakan bahwa kemunculan masif bendera tersebut berpotensi menjadi upaya memecah belah bangsa, merujuk pada laporan dari sejumlah lembaga intelijen yang mewaspadai adanya provokasi dan ancaman kesatuan nasional.
Hal ini memunculkan perdebatan publik. Sebagian masyarakat dan pengamat justru menganggap simbol "One Piece" sebatas manifestasi kreatif dan ekspresi budaya populer—bukan simbol perpecahan.
Bendera bajak laut tersebut, menurut analisa logo dan sejarah anime, sekadar melambangkan kebebasan dan kekuatan karakter anime, bukan ajakan makar. Bahkan, beberapa pakar hukum menyatakan, pelarangan tanpa edukasi justru bisa memperbesar kesalahpahaman di masyarakat.
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa satu simbol yang sama dapat ditafsirkan berbeda sesuai konteks, momen, dan kepentingan.
Saat digunakan Gibran, “Jolly Roger” adalah bahasa komunikasi dengan pemilih muda; ketika ramai dikibarkan menjelang HUT RI, ia dianggap sebagian pihak sebagai simbol pemecah belah.
Dalam diskursus publik, penting untuk memahami makna simbol secara utuh sebelum memberi label provokatif, apalagi terhadap ikon budaya yang sudah mendunia dan memiliki makna positif di kalangan penggemarnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni