RADARTUBAN – Ribuan warga dari berbagai desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memadati kawasan pusat pemerintahan pada Rabu (13/8) untuk menggelar aksi demonstrasi.
Meskipun Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), massa tetap melanjutkan aksi dengan tuntutan yang lebih tegas: mendesak Bupati mundur dari jabatannya.
Aksi besar ini dipusatkan di depan Kantor Bupati Pati, dengan massa membawa spanduk, poster kritik, dan pengeras suara.
Mereka meneriakkan yel-yel yang meminta Sudewo “lengser secara ksatria” dan menilai kepemimpinannya gagal membela kepentingan masyarakat kecil.
Pengamanan ketat dilakukan aparat gabungan dari Polres Pati, Polda Jawa Tengah, dan TNI, mengingat jumlah peserta yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.
Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan bahwa pencabutan kebijakan PBB-P2 tidak cukup untuk menghapus kekecewaan publik.
Menurut mereka, kenaikan tarif hingga 250 persen yang sempat diberlakukan telah memicu keresahan luas, apalagi kebijakan itu dibuat tanpa melibatkan dialog dengan masyarakat.
Pernyataan Bupati yang menantang puluhan ribu warga untuk berdemonstrasi juga dinilai sebagai bentuk arogansi yang memperburuk citra kepemimpinan daerah.
Rencana kenaikan tarif PBB-P2 di Pati mulai mencuat beberapa minggu lalu.
Kenaikan yang mencapai tiga kali lipat dari tarif sebelumnya dinilai memberatkan, terutama bagi warga desa yang sebagian besar berpenghasilan dari sektor pertanian dan usaha kecil.
Penolakan mengalir deras dari kepala desa, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil.
Gelombang kritik yang semakin besar membuat Pemkab Pati berada di bawah tekanan publik.
Pada awal pekan ini, Bupati Sudewo akhirnya mengumumkan pencabutan kebijakan tersebut.
Namun, pernyataan ini terlambat bagi sebagian warga yang sudah terlanjur kecewa, sehingga fokus tuntutan beralih pada desakan agar Sudewo mengundurkan diri.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sudewo belum memberikan keterangan langsung terkait aksi demonstrasi hari ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencari solusi melalui musyawarah.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus didengar dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Aksi hari ini menjadi salah satu unjuk rasa terbesar di Pati dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan tuntutan yang kini berfokus pada pengunduran diri Bupati, tekanan politik terhadap pemerintah daerah diperkirakan akan terus berlanjut, bahkan berpotensi memengaruhi dinamika pemerintahan di tingkat kabupaten.
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni