RADARTUBAN – Aroma skandal suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di tubuh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan makin pekat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengungkap nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), sebagai salah satu pihak yang diduga ikut menikmati aliran dana haram tersebut.
“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (13/8).
Budi menegaskan, peluang pemanggilan Sudewo terbuka lebar. “Kalau memang dibutuhkan keterangannya, tentu akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” katanya.
Bukan kali ini saja nama anggota DPR RI dari Partai Gerindra periode 2019-2024 itu terseret.
Dalam persidangan kasus suap di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023 lalu, namanya sempat disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat membacakan dakwaan untuk terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
Dalam sidang itu, terungkap KPK pernah menyita uang sekitar Rp 3 miliar dari kediaman Sudewo.
Barang bukti berupa foto tumpukan uang tunai, baik rupiah maupun valuta asing, bahkan sempat diperlihatkan di hadapan majelis hakim.
Meski bukti fisik sempat dipamerkan di pengadilan, Sudewo bersikeras menampiknya.
Dia membantah pernah menerima Rp 720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, ataupun Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan yang disebut diserahkan lewat stafnya, Nur Widayat.
“Saya tidak pernah menerima uang itu,” ujar Sudewo dalam keterangan terpisah.
Kasus dugaan suap di lingkungan DJKA ini sendiri menjadi salah satu perkara kakap yang tengah digarap KPK.
Modusnya, para pihak yang berkepentingan dengan proyek strategis perkeretaapian diduga menyetor commitment fee kepada pejabat terkait sebagai syarat melancarkan pencairan dana proyek atau mendapatkan penunjukan pekerjaan.
Dengan terbukanya nama kepala daerah aktif seperti Sudewo dalam daftar pihak terduga penerima aliran dana, KPK diyakini akan memperluas jangkauan penyidikan.
Publik kini menanti, apakah langkah berikutnya akan menjadikan Bupati Pati itu sebagai saksi kunci atau justru tersangka baru dalam mega perkara yang mengguncang dunia perkeretaapian nasional ini. (*)
Editor : Amin Fauzie